Pakar kepemiluan Titi Anggraini menyoroti kemunculan pasal pengecualian bukti lulus SMA jelang pendaftaran Pilpres 2024 yang dinilai tidak transparan oleh KPU.
Pemohon gugatan Pilpres 2026 minta MK panggil Gibran Rakabuming Raka, Menteri Pendidikan, dan Menteri Hukum dalam sidang pembuktian besok.
Mantan Komisioner KPU RI, I Gusti Putu Artha, menyatakan KPU tidak dapat menolak dokumen apapun saat pendaftaran, termasuk surat penyetaraan ijazah SMA.
I Gusti Putu Artha, eks Komisioner KPU, menyatakan aturan pengecualian bukti lulus SMA bagi calon presiden/wakil presiden baru ada di Pilpres 2024.
Hakim Mahkamah Konstitusi menyoroti pasal dalam PKPU 19/2023 mengenai syarat ijazah calon presiden dan wakil presiden, khususnya terkait pencalonan Gibran Rakabuming Raka.
Mahkamah Konstitusi memutuskan pelaku usaha makanan dan minuman wajib mencantumkan label warna pada kemasan yang mengandung gula, garam, dan lemak demi perlindungan konsumen.
Mahkamah Konstitusi memutuskan pelaku usaha wajib mencantumkan label warna dan simbol kandungan gula, garam, dan lemak pada kemasan makanan dan minuman demi perlindungan konsumen.
DPR RI menargetkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan rampung dan disahkan sebelum 8 Oktober 2026, sesuai amanat Mahkamah Konstitusi.
Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa menargetkan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan disahkan paling lambat 8 Oktober 2026, bahkan berpotensi lebih cepat.
DPR RI menargetkan Rancangan Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan disahkan dalam rapat paripurna pada 6 Oktober 2026, setelah putusan MK memisahkan kluster ketenagakerjaan dari UU Cipta Kerja.