Kementerian Pendidikan mengungkap Gibran Rakabuming Raka mengajukan penyetaraan sekolah luar negeri secara online pada 2019 dan dinilai setara SMK Akuntansi.
Kemendikbudristek menyatakan Gibran Rakabuming Raka menyerahkan Certificate of Attendance dan transkrip nilai saat penyetaraan pendidikan. Hakim MK mempertanyakan ketiadaan ijazah.
Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Arsul Sani mengaku kesulitan menilai surat penyetaraan pendidikan Gibran Rakabuming Raka, bahkan menyarankan perlunya salat istikharah.
KBRI Singapura dan Australia tidak menyimpan arsip dokumen riwayat pendidikan Gibran Rakabuming Raka. Hal ini terungkap dalam sidang gugatan PHPU di Mahkamah Konstitusi.
Denny Indrayana menilai ahli KPU keliru soal penetapan PKPU terkait syarat pencalonan Gibran Rakabuming Raka, yang dinilai hanya berselang 7 hari.
Ahli hukum tata negara Khairul Fahmi menilai gugatan terhadap ijazah Gibran Rakabuming Raka di MK tidak tepat pasca pelantikan menjadi Wapres.
Mantan Ketua KPU Hasyim Asy’ari membeberkan alasan KPU tidak meragukan dokumen pendidikan Gibran Rakabuming Raka saat sidang PHPU di Mahkamah Konstitusi.
Mantan Ketua KPU Hasyim Asy’ari membeberkan kronologi penyusunan Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 dalam sidang gugatan ijazah Gibran di Mahkamah Konstitusi.
Hakim MK Enny Nurbaningsih menyoroti banyaknya calon lulusan Paket C dalam sengketa PHPU Pilkada dan mempertanyakan perbedaan tafsir syarat pendidikan.
Pakar kepemiluan Titi Anggraini menyoroti kemunculan pasal pengecualian bukti lulus SMA jelang pendaftaran Pilpres 2024 yang dinilai tidak transparan oleh KPU.