DPR Sahkan UU Pelindungan Ketenagakerjaan, Pisahkan Kluster dari UU Cipta Kerja
DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan menjadi Undang-Undang, memenuhi amanat Mahkamah Konstitusi.
Mahkamah Konstitusi
DPR Sahkan UU Pelindungan Ketenagakerjaan Baru, Atur PHK dan Pesangon
DPR RI dijadwalkan mengesahkan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan menjadi undang-undang hari ini, mengatur PHK, pesangon, dan kepastian hukum ketenagakerjaan.
DPR RI Bersiap Gelar Rapat Paripurna Ke-9, Empat Agenda Legislasi dan Pengawasan Menanti
DPR RI menggelar persiapan akhir Rapat Paripurna Ke-9 dengan empat agenda utama, termasuk RUU Ketenagakerjaan, RUU Satu Data, dan RUU Perampasan Aset.
RUU Pelindungan Ketenagakerjaan Rampung, Pengesahan di Paripurna Besok
Pembahasan Rancangan Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan oleh Komisi IX DPR RI telah selesai dan dijadwalkan disahkan dalam rapat paripurna besok.
Operator Seluler Dinilai Belum Optimal Lindungi Sisa Kuota Internet Pelanggan
Kementerian Komunikasi dan Digital menemukan 156 paket internet dari tiga operator belum sepenuhnya melindungi sisa kuota pelanggan sesuai putusan Mahkamah Konstitusi.
Tantangan Ketenagakerjaan: Dari Reaktif ke Preventif
Pemerintahan Prabowo-Gibran hadapi tantangan ketenagakerjaan yang kompleks. Pendekatan reaktif, ketidaksesuaian skill, dan iklim investasi jadi sorotan utama.
Nilai Gibran di Luar Negeri Bervariasi, Ada “Distinction” hingga “Fail”
Kemendikdasmen jelaskan proses penyetaraan sekolah luar negeri Gibran Rakabuming Raka. Hakim MK menyoroti variasi nilai Gibran, dari “distinction” hingga “fail”.
Ahli Tim Gibran Laporkan Hakim MK ke MKMK Usai Diusir dari Sidang
Ahli hukum tata negara M Rullyandi melaporkan Hakim MK Saldi Isra dan Arsul Sani ke MKMK setelah diusir dari sidang gugatan syarat capres Gibran Rakabuming Raka.
Kemendikdasmen Ungkap Proses Penyetaraan Ijazah Gibran Rakabuming Raka pada 2019
Kementerian Pendidikan mengungkap Gibran Rakabuming Raka mengajukan penyetaraan sekolah luar negeri secara online pada 2019 dan dinilai setara SMK Akuntansi.
Kemendikdasmen Tegaskan Tak Ajukan Pasal PKPU yang Bebaskan Gibran dari Syarat Ijazah SMA
Kemendikdasmen membantah mengusulkan pasal dalam PKPU yang memungkinkan Gibran Rakabuming Raka tidak perlu menunjukkan ijazah SMA jika sudah lulus perguruan tinggi.