Kemendikbudristek menyatakan Gibran Rakabuming Raka menyerahkan Certificate of Attendance dan transkrip nilai saat penyetaraan pendidikan. Hakim MK mempertanyakan ketiadaan ijazah.
Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Arsul Sani mengaku kesulitan menilai surat penyetaraan pendidikan Gibran Rakabuming Raka, bahkan menyarankan perlunya salat istikharah.
Hakim MK usir ahli hukum tata negara Universitas Jayabaya, M Rullyandi, karena menyebut persidangan gugatan syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka ilegal.
KBRI Singapura dan Australia tidak menyimpan arsip dokumen riwayat pendidikan Gibran Rakabuming Raka. Hal ini terungkap dalam sidang gugatan PHPU di Mahkamah Konstitusi.
Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) melontarkan candaan dan pertanyaan bernada ringan kepada saksi KPU, Hasyim Asy’ari, dalam sidang perkara ijazah Gibran Rakabuming Raka.
Denny Indrayana menilai ahli KPU keliru soal penetapan PKPU terkait syarat pencalonan Gibran Rakabuming Raka, yang dinilai hanya berselang 7 hari.
Ahli hukum tata negara Khairul Fahmi menilai gugatan terhadap ijazah Gibran Rakabuming Raka di MK tidak tepat pasca pelantikan menjadi Wapres.
Mantan Ketua KPU Hasyim Asy’ari membeberkan alasan KPU tidak meragukan dokumen pendidikan Gibran Rakabuming Raka saat sidang PHPU di Mahkamah Konstitusi.
Mantan Ketua KPU Hasyim Asy’ari membeberkan kronologi penyusunan Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 dalam sidang gugatan ijazah Gibran di Mahkamah Konstitusi.
Hakim MK Enny Nurbaningsih menyoroti banyaknya calon lulusan Paket C dalam sengketa PHPU Pilkada dan mempertanyakan perbedaan tafsir syarat pendidikan.