DPR Sahkan UU Pelindungan Ketenagakerjaan, Pisahkan Kluster dari UU Cipta Kerja
DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan menjadi Undang-Undang, memenuhi amanat Mahkamah Konstitusi.
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
DPR Sahkan UU Pelindungan Ketenagakerjaan Baru, Atur PHK dan Pesangon
DPR RI dijadwalkan mengesahkan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan menjadi undang-undang hari ini, mengatur PHK, pesangon, dan kepastian hukum ketenagakerjaan.
DPD RI Selesaikan Uji Kelayakan 23 Calon Anggota BPK, 10 Nama Direkomendasikan ke DPR
Komite IV DPD RI merampungkan uji kelayakan 23 calon Anggota BPK RI masa jabatan 2026-2031 dan merekomendasikan 10 nama terbaik kepada DPR.
RUU Pelindungan Ketenagakerjaan Ditargetkan Rampung Oktober 2026
DPR RI menargetkan Rancangan Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan disahkan dalam rapat paripurna pada 6 Oktober 2026, setelah putusan MK memisahkan kluster ketenagakerjaan dari UU Cipta Kerja.