DPR Targetkan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan Rampung Sebelum 8 Oktober
Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa menargetkan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan disahkan paling lambat 8 Oktober 2026, bahkan berpotensi lebih cepat.
DPR
Anggaran Subsidi Energi 2027 Dipangkas Rp 11,4 Triliun Setelah Perbaikan Data Penerima
Pemerintah memangkas anggaran subsidi energi 2027 menjadi Rp 261,5 triliun. Pemotongan ini dilakukan setelah perbaikan data penerima subsidi agar lebih tepat sasaran.
Demo di Depan DPR, Rute Transjakarta Dialihkan Sementara
Aksi demonstrasi di depan Gedung DPR/MPR menyebabkan Transjakarta melakukan pengalihan dan penyesuaian rute sejumlah bus untuk menjaga kenyamanan dan keamanan penumpang.
Ombudsman Siap Ungkap Hunian Mewah Lapas Cibinong di Rapat DPR
Ombudsman akan memaparkan temuan hunian mewah di Lapas Cibinong kepada Komisi II DPR hari ini. Lima pejabat lapas telah dinonaktifkan untuk pemeriksaan lebih lanjut.
Anggaran Subsidi Energi 2027 Dipangkas Jadi Rp 261,5 Tiliar Setelah Perbaikan Data
Pemerintah memangkas anggaran subsidi energi 2027 menjadi Rp 261,5 triliun berkat perbaikan data penerima agar lebih tepat sasaran.
DPR Sahkan APBN 2027, Bidik Pertumbuhan Ekonomi 6% dan Pengendalian Rupiah
DPR resmi mengesahkan UU APBN 2027 dengan target pertumbuhan ekonomi 6%, inflasi 2,5%, dan nilai tukar rupiah Rp 17.500 per dolar AS.
Polda Metro Siapkan 17 Ribu Personel Amankan Unjuk Rasa dan Aktivitas Warga
Polda Metro Jaya mengerahkan 17 ribu personel gabungan untuk mengamankan unjuk rasa dan aktivitas masyarakat agar tetap berjalan aman dan kondusif.
Ribuan Personel Gabungan Amankan Demo Buruh di Gedung DPR
Polda Metro Jaya mengerahkan 4.998 personel gabungan untuk mengawal aksi demonstrasi buruh di Gedung DPR, Jakarta. Pengamanan dilakukan secara humanis tanpa senjata api.
DPR dan Dirjenpas Kompak Bongkar Fasilitas Mewah di Lapas Cibinong
DPR dan Dirjenpas sepakat menindaklanjuti temuan Ombudsman terkait fasilitas mewah di Lapas Cibinong dengan membongkar dan mendalami asal usul pembangunannya.
DPR Dorong Pemerintah Perkuat Tata Kelola Subsidi BBM dan LPG Tepat Sasaran
Pemerintah didesak memperkuat tata kelola subsidi BBM dan LPG agar tepat sasaran. Penguatan melalui pemadanan data, teknologi digital, serta koordinasi menjadi kunci.