Jakarta – Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) menjalin kolaborasi strategis dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk meningkatkan akurasi data jemaah haji. Langkah ini bertujuan untuk memastikan transparansi dan kualitas pelayanan ibadah haji yang lebih baik.
Pertemuan antara Menteri Haji dan Umrah bersama Menteri Dalam Negeri di Kantor Kemendagri, Jakarta, pada Kamis (1/10/2026), fokus pada dua agenda utama. Pertama, pemadanan data jemaah haji dalam daftar tunggu (waiting list) untuk validasi dan pembaruan informasi kependudukan secara real-time. Kedua, peningkatan kualitas pemeriksaan kesehatan calon jemaah haji di berbagai daerah.
Integrasi sistem informasi Kemenhaj, Sistem Informasi Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat), dengan basis data kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri menjadi inti dari program pemadanan data. Melalui integrasi ini, data identitas seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK), domisili terkini, status kependudukan, hingga ahli waris akan dipastikan selaras dengan kondisi sebenarnya.
Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf, menegaskan bahwa pemadanan data ini merupakan langkah tegas untuk melindungi hak jemaah dan mencegah manipulasi data. “Kami ingin menghadirkan penyelenggaraan ibadah haji yang berbasis data yang 100% akurat, transparan, dan sepenuhnya dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Irfan Yusuf.
Kemenhaj mengimbau jemaah untuk tidak khawatir mengenai proses sinkronisasi data ini. Proses ini bersifat administratif dan dipastikan tidak akan mengubah nomor antrean atau estimasi tahun keberangkatan. Jemaah juga tidak perlu melakukan pengurusan manual karena sebagian besar proses berjalan secara otomatis. Pihak kementerian atau instansi terkait di daerah akan menghubungi jemaah secara resmi jika ditemukan ketidaksesuaian data yang signifikan.
Selain itu, Kemenhaj mengingatkan jemaah untuk waspada terhadap oknum yang meminta biaya atau dokumen pribadi dengan dalih pembaruan data. Seluruh rangkaian proses pemadanan data ini tidak dipungut biaya.
Terkait pemeriksaan kesehatan, Kemenhaj dan Kemendagri berkomitmen untuk memastikan kualitas pemeriksaan sesuai standar medis dan melakukan standarisasi tarif. Tujuannya agar tarif pemeriksaan kesehatan yang dikenakan kepada calon jemaah haji berada pada tingkat yang wajar dan seragam, sehingga tidak memberatkan.
Menteri Dalam Negeri menyambut baik inisiatif ini dan menyatakan kesiapan jajarannya untuk mendukung kedua agenda strategis tersebut. Koordinasi teknis akan terus diintensifkan untuk merealisasikan pemadanan data Siskohat-Dukcapil serta merumuskan mekanisme pemeriksaan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau.
Sinergi antara Kemenhaj dan Kemendagri ini diharapkan dapat merampingkan birokrasi, memberikan kepastian pelayanan, serta memastikan kelancaran penyelenggaraan ibadah haji yang efisien, aman, dan nyaman bagi seluruh jemaah.