Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menegaskan bahwa Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus berkomitmen menjaga keberlanjutan pembangunan di seluruh daerah di Indonesia. Upaya ini difokuskan pada tiga pilar utama: pengendalian inflasi, penguatan pertumbuhan ekonomi, serta memastikan program pembangunan daerah selaras dengan prioritas nasional.
Ribka menjelaskan bahwa konsistensi dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan merupakan kunci utama keberlanjutan pembangunan. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah sangat vital agar program yang telah direncanakan dapat terealisasi secara terarah dan memberikan dampak positif nyata bagi masyarakat.
“Bahwa konsistensi terhadap perencanaan itu sangat penting,” ujar Ribka dalam keterangan tertulisnya pada Kamis (1/10/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan saat Ribka mewakili Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam acara Penyerahan Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) dan Knowledge Sharing Pembangunan Daerah Tahun 2026. Acara tersebut diselenggarakan di Kantor Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, pada Rabu (30/9) lalu.
Untuk menjaga stabilitas ekonomi di tingkat daerah, Kemendagri secara rutin menggelar rapat koordinasi pengendalian inflasi setiap pekannya. Rapat ini melibatkan pemerintah daerah (Pemda) serta kementerian/lembaga terkait, dengan tujuan utama menjaga stabilitas harga barang dan mencegah gejolak inflasi yang dapat menghambat proses pembangunan.
“Tujuannya untuk bagaimana kita menjaga inflasi daerah, kenaikan harga barang dan semuanya supaya ada pengendalian [yang] baik, sehingga seluruh proses-proses pembangunan ini dapat dilaksanakan di daerah,” jelasnya.
Selain fokus pada inflasi, Kemendagri juga aktif mengawal pertumbuhan ekonomi daerah. Hal ini dilakukan dengan pembentukan tim khusus yang bertugas memantau perkembangan ekonomi di setiap daerah. Langkah ini memastikan bahwa berbagai program dan intervensi yang diluncurkan oleh pemerintah pusat dapat terimplementasikan secara efektif di daerah.
“Jadi pertumbuhan ekonomi ini juga kami di Kementerian Dalam Negeri, Bapak Menteri Dalam Negeri sudah bentuk satu tim untuk terus mengikuti supaya semua program Asta Cita dari Bapak Presiden kita pada era transformasi ini terkait dengan masalah ekonomi dan semua program intervensi dari pemerintah pusat itu kemudian betul-betul diimplementasi di daerah,” terangnya.
Ribka menambahkan, penguatan ekonomi daerah juga harus diarahkan untuk mendukung agenda strategis nasional. Ini meliputi pengembangan investasi, penciptaan lapangan kerja, serta hilirisasi industri yang disesuaikan dengan potensi masing-masing wilayah. Oleh karena itu, penguatan sinkronisasi antara perencanaan pusat dan daerah menjadi sangat penting agar program nasional benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat di daerah.
Lebih lanjut, Kemendagri mendorong agar pembangunan daerah dilakukan berbasis data yang akurat. Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) juga harus berorientasi pada program-program yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Upaya ini mencakup berbagai aspek, mulai dari menekan angka kemiskinan dan pengangguran, hingga peningkatan kualitas kesehatan, pendidikan, dan pembangunan sumber daya manusia.
Ribka menekankan bahwa perencanaan pembangunan nasional dan daerah sejatinya merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan. Oleh karena itu, konsistensi dalam perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan harus senantiasa dijaga agar seluruh program pembangunan dapat berjalan searah dan mencapai tujuan yang diharapkan.
“Dalam teorinya it’s okay, but dalam pelaksanaannya kadang-kadang jauh dari itu Bapak Menteri Bappenas. Ini yang mungkin perlu kita disiplinkan bersama,” pungkasnya.