JAKARTA – Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara, yang akrab disapa Juda Agung, memproyeksikan bahwa tren suku bunga tinggi atau dikenal dengan istilah higher for longer akan terus berlanjut hingga tahun 2027. Proyeksi ini didasarkan pada ketegangan geopolitik yang diperkirakan akan terus berlanjut hingga tahun mendatang.
“Kalau kita bicara geopolitical risk, kita masih sangat uncertain sekarang. Jadi, kita harus mengasumsikan higher for longer di 2027,” ujar Juda dalam acara Media Gathering Kementerian Keuangan di Hotel Rancamaya, Bogor, pada Kamis (1/10/2026).
Juda menjelaskan bahwa tekanan geopolitik memiliki dampak signifikan terhadap kenaikan harga minyak dunia. Peningkatan harga minyak global ini, lanjutnya, berpotensi memacu inflasi global. Selain itu, fluktuasi harga minyak dunia juga dikhawatirkan akan meningkatkan defisit fiskal Amerika Serikat.
Dalam menghadapi kondisi tersebut, pemerintah Amerika Serikat terpaksa meningkatkan imbal hasil (yield) surat utang dengan tenor 10 tahun untuk memfasilitasi pembiayaan. “Ditambah utang di AS sudah lebih dari US$ 40 triliun. Kalau utangnya banyak, maka investor menuntut yield yang lebih bagus,” tutur Juda.
Situasi suku bunga tinggi di Amerika Serikat berpotensi merambat ke negara-negara lain. Hal ini terjadi karena setiap negara akan berlomba-lomba menarik investor untuk menempatkan dana mereka di pasar keuangan domestik masing-masing. “Ini mendorong kenaikan suku bunga di negara maju termasuk AS dan Eropa,” tambah Juda.
Kementerian Keuangan secara cermat memantau imbal hasil global karena berkaitan langsung dengan upaya menjaga defisit anggaran. Salah satu komponen pembiayaan untuk menutup defisit adalah penerbitan Surat Berharga Negara (SBN). Beruntung, kepemilikan SBN saat ini didominasi oleh investor lokal, yang secara signifikan meningkatkan resiliensi perekonomian Indonesia terhadap tekanan ekonomi global.
“SBN kita sekarang ini mungkin hanya 13-14% yang dimiliki oleh asing. Sepuluh tahun lalu, SBN kita hampir 40% dimiliki asing. Tentu saja ini mengurangi kerentanan di pasar uang dan pasar valas kita,” jelas Juda.
Pemerintah menargetkan defisit anggaran pada tahun 2027 sebesar Rp 671,2 triliun atau setara dengan 2,4% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Defisit ini dijaga secara konsisten agar pembiayaan tetap berada dalam batas aman dan dikelola secara berkelanjutan.
Sementara itu, penarikan utang ditargetkan senilai Rp 876,9 triliun, yang mengalami pertumbuhan 0,94% dari outlook utang tahun 2026 sebesar Rp 876,3 triliun. Rincian utang tersebut mencakup SBN senilai Rp 779,9 triliun dan pinjaman sebesar Rp 96,3 triliun.
“Pembiayaan utang sebagai langkah antisipatif cash dan debt management terus dilakukan untuk mengelola supaya yield kita tetap menarik dan cost-nya tidak terlalu besar dalam pembiayaan melalui utang,” pungkas Juda.