Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan bahwa upaya mitigasi risiko bencana harus dimulai sejak tahap perencanaan pembangunan di daerah. Pendekatan ini perlu didukung oleh tata ruang yang cermat dalam mengantisipasi potensi bencana dan sistem yang terintegrasi dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
Menurut Bima Arya, strategi tersebut krusial agar pembangunan daerah tidak hanya fokus pada pencapaian target, tetapi juga secara simultan memperhitungkan keselamatan warga dan ketahanan wilayah terhadap berbagai risiko bencana. Ia menyatakan, “(Yait) tata ruang yang bisa memitigasi terjadinya berbagai macam persoalan sosial, kemasyarakatan, dan juga force majeure.” Pernyataan ini disampaikan Bima dalam Seminar Administrasi Pemerintahan Daerah Jepang-Indonesia Tahun 2026 yang bertema ‘Meningkatkan Ketahanan Daerah terhadap Bencana: Upaya Pencegahan dan Mitigasi Bencana oleh Pemerintah Daerah’ di Jakarta.
Bima menjelaskan bahwa penguatan ketahanan daerah menjadi sangat penting, mengingat berbagai ujian yang pernah dihadapi Indonesia, mulai dari krisis moneter hingga beragam bencana alam. Pengalaman-pengalaman tersebut menjadi pelajaran berharga bagi pemerintah dalam membangun sistem yang lebih tangguh dalam menghadapi bencana dan perubahan kondisi.
Dalam konteks ini, pemerintah pusat terus merumuskan kebijakan dan rencana pembangunan yang kemudian diterapkan hingga ke tingkat daerah, dengan mempertimbangkan kekhasan kondisi, kemampuan, serta kebutuhan spesifik setiap wilayah. “Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini berfungsi untuk mengayomi, berfungsi juga untuk menyamakan standar pelayanan publik, dan berfungsi untuk mengingatkan sekaligus untuk menilai setiap perencanaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Dan kami sesuaikan implementasinya sesuai dengan kemampuan lokal masing-masing,” jelas Bima.
Selain perencanaan pembangunan dan tata ruang, Bima juga menggarisbawahi pentingnya kolaborasi dalam membangun ketahanan daerah. Keterlibatan aktif dari masyarakat, tokoh adat, organisasi non-pemerintah, hingga institusi perguruan tinggi merupakan elemen vital dalam memperkuat semangat gotong royong dan koordinasi.
Oleh karena itu, Bima mendorong agar pelibatan berbagai pihak ini dilakukan sejak tahap awal perencanaan, bukan hanya saat bencana sudah terjadi. Masyarakat, komunitas, akademisi, peneliti, dan pemangku kepentingan lainnya diharapkan dapat berdiskusi bersama sejak awal untuk memetakan risiko dan merancang langkah-langkah mitigasi. “Bukan lagi mengakomodir, bukan lagi mengundang tapi mengajak semua pihak untuk duduk bersama mulai dari perencanaan. Warga, stakeholders, komunitas, akademia, researchers harus duduk bersama-sama mulai dari perencanaan. Bukan mengundang mereka ketika terjadinya bencana,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Bima menyoroti signifikansi pembelajaran dan kerja sama internasional dalam upaya memperkuat ketahanan daerah. Ia mencontohkan kerja sama antara Indonesia dan Jepang dalam forum Seminar Administrasi Pemerintahan Daerah Jepang-Indonesia Tahun 2026. Pengalaman Jepang dalam menghadapi berbagai bencana dinilai sangat berharga sebagai referensi bagi Indonesia, termasuk dalam hal memperkuat kesiapsiagaan dan mengembangkan alternatif pendanaan kebencanaan. “Dan kami bersyukur pada forum ini bisa belajar banyak hal dari saudara-saudara kami di Jepang yang telah teruji dari masa ke masa untuk menguatkan kesiapan menghadapi kebencanaan termasuk dalam hal juga pendanaan,” kata Bima.
Pertemuan tersebut dihadiri oleh sejumlah pejabat dan perwakilan dari Pemerintah Jepang dan Indonesia, termasuk pejabat dari Kementerian Dalam Negeri serta pemerintah daerah.