Kemenkeu menugaskan BPDLH mengelola dana abadi kebencanaan Rp8,3 triliun melalui investasi. Hasilnya dialokasikan untuk penanganan bencana, termasuk asuransi BMN dan parametrik.
Pemerintah konsolidasikan 844 BUMN di bawah Danantara. Ini strategi ‘arsitek modal’ untuk dorong Indonesia keluar dari middle-income trap.
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengungkapkan 75% program prioritas nasional dibiayai pajak, namun manfaatnya belum banyak dirasakan masyarakat. DJP berupaya perkuat edukasi.
Pemerintah berencana meluncurkan KPR subsidi bunga 6% bagi pekerja bergaji tetap hingga Rp 17 juta per bulan dengan harga rumah maksimal Rp 500 juta, mulai 2027.
Kenaikan harga beras mereda berkat stok nasional yang aman. Pemerintah fokus perbaiki distribusi beras premium ke pengecer.
Badan Pangan Nasional (Bapanas) siapkan subsidi biaya angkut daging ayam untuk menstabilkan harga di daerah yang bergejolak. Langkah ini juga untuk memperkuat distribusi.
Belanja negara Rp 4.106,26 triliun di APBN 2027 tidak otomatis menjamin ekonomi tumbuh 6%. Efektivitas dan komposisi anggaran menjadi penentu utama.
Direktorat Jenderal Pajak menargetkan rasio pajak 9,26% pada 2027, level tertinggi dalam satu dekade terakhir, didukung penguatan administrasi dan optimalisasi Coretax.
IRESS mendorong pemerintah menjadikan DMO batu bara sebagai kuota khusus kelistrikan mulai 2027. Pasokan ke smelter swasta dinilai menggerus jatah pembangkit listrik.
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah menyiapkan skenario penyesuaian batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) untuk tahun 2027. Besaran penyesuaian dan dampaknya terhadap penerimaan negara masih dalam perhitungan.