JAKARTA – Anggaran belanja negara dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 yang diproyeksikan mencapai Rp 4.106,26 triliun, rekor tertinggi sepanjang sejarah, dinilai tidak serta-merta menjamin tercapainya target pertumbuhan ekonomi sebesar 6%. Efektivitas dan komposisi alokasi anggaran menjadi faktor krusial yang akan menentukan seberapa besar dampaknya terhadap aktivitas perekonomian nasional.
Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, menekankan bahwa besaran nominal anggaran perlu dicermati dari sisi dampaknya. “Belanja sebesar Rp 4.106,26 triliun memang merupakan angka tertinggi, tetapi besarnya anggaran tidak otomatis menunjukkan kuatnya dampak terhadap ekonomi,” ujar Yusuf.
Yusuf menilai target pertumbuhan ekonomi 6% pada 2027 tergolong ambisius, mengingat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II-2026 tercatat melambat menjadi 5,29% dibandingkan kuartal sebelumnya yang mencapai 5,61%. Selain itu, konsumsi rumah tangga pada kuartal yang sama hanya tumbuh 5,06%. Untuk mencapai target 6%, Indonesia memerlukan percepatan investasi dan konsumsi yang dinilai belum cukup kuat saat ini.
Lebih lanjut, Yusuf mengamati dorongan fiskal pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi pada 2027 relatif terbatas. Hal ini tercermin dari proyeksi defisit anggaran yang ditargetkan turun dari 2,68% terhadap produk domestik bruto (PDB) pada 2026 menjadi 2,4% pada 2027.
Dengan kondisi tersebut, pencapaian pertumbuhan ekonomi 6% tidak dapat hanya mengandalkan belanja pemerintah. Diperlukan percepatan investasi dan aktivitas sektor swasta. Dalam konteks ini, APBN 2027 lebih berperan sebagai pengarah pertumbuhan melalui belanja yang produktif, bukan sebagai sumber utama akselerasi ekonomi.
Oleh karena itu, kualitas dan ketepatan alokasi anggaran menjadi sangat penting. Yusuf menjelaskan bahwa sebagian anggaran yang terserap untuk pembayaran bunga utang dan subsidi memiliki daya ungkit yang berbeda dibandingkan dengan belanja yang secara langsung meningkatkan kapasitas produksi, menciptakan lapangan kerja, dan menambah pendapatan masyarakat.
“Anggaran yang diarahkan secara tepat pada kegiatan produktif akan memberikan dampak lebih kuat terhadap pertumbuhan riil dibandingkan anggaran besar yang sebagian besar terserap untuk bunga utang, subsidi harga, dan belanja dengan daya ungkit rendah,” jelasnya.
Yusuf mendorong pemerintah untuk memprioritaskan alokasi belanja pada program-program yang mampu menghasilkan output dan menyerap tenaga kerja secara lebih cepat. Beberapa contoh program yang disarankan antara lain pembangunan irigasi, jalan menuju sentra produksi, perumahan rakyat, serta infrastruktur logistik pangan.
Ia menambahkan bahwa program prioritas berskala besar perlu dirancang agar manfaat belanjanya mengalir ke sektor riil, termasuk petani, peternak, nelayan, dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Hal ini diharapkan tidak hanya meningkatkan penyerapan anggaran, tetapi juga memperkuat rantai pasok domestik dan mendorong aktivitas ekonomi di daerah.
Selain efektivitas belanja, Yusuf juga menyoroti pentingnya memperhatikan asumsi makro dalam APBN 2027. Pergerakan nilai tukar rupiah dan harga energi dunia yang berpotensi berada di atas asumsi pemerintah dapat meningkatkan kebutuhan anggaran untuk subsidi dan kompensasi energi.
Risiko ini akan semakin besar apabila penerimaan negara tidak mencapai target akibat pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah dari asumsi. Dalam skenario tersebut, pemerintah berpotensi menghadapi tekanan fiskal dari sisi penerimaan sekaligus meningkatnya kebutuhan belanja.
“Pada akhirnya, kualitas dan komposisi belanja lebih menentukan daripada besarnya APBN,” pungkas Yusuf.