Harga beras yang sempat melonjak kini menunjukkan tren penurunan. Ketersediaan beras nasional dipastikan aman, namun pemerintah mengidentifikasi masalah utama lonjakan harga terletak pada pemerataan distribusi, khususnya beras premium di ritel modern.
Temuan ini terungkap saat kunjungan kerja Komisi IV DPR-RI ke Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC), Jakarta, pada Jumat (2/10/2026). Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Perum Bulog mendampingi kunjungan tersebut untuk memantau ketersediaan, keterjangkauan, dan kelancaran distribusi beras.
Pengecekan langsung di sejumlah kios menunjukkan stok beras melimpah dan pasokan dari sentra produksi berjalan lancar. Para pedagang melaporkan harga beras mulai menurun dalam dua pekan terakhir, meskipun penurunan ini baru terasa di tingkat distributor dan belum sepenuhnya merata hingga ke tingkat pengecer.
Ketua Komisi IV DPR, Titiek Soeharto, menyatakan bahwa stok beras di PIBC berasal dari berbagai daerah seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. “Stok berasnya lancar. Ada yang dari Jawa Barat, ada dari Jawa Tengah, dan harganya pun oke, baik, tidak tinggi,” ujar Titiek dalam keterangannya, dikutip Minggu (4/10/2026).
Titiek Soeharto meyakinkan masyarakat untuk tidak khawatir mengenai ketersediaan beras nasional. Berdasarkan data pemerintah, cadangan beras pemerintah (CBP) saat ini mencapai 4,8 juta ton. “Cadangan beras kita 4,8 juta ton per hari ini. Jadi tidak usah khawatir. Kalau stoknya banyak berarti harganya bisa terkendali,” katanya.
Meskipun stok mencukupi, Titiek menekankan pentingnya pemerintah memastikan distribusi beras berjalan efektif dari produsen dan Bulog ke pasar, pengecer, hingga konsumen. Hal ini penting agar ketersediaan beras nasional dapat dinikmati masyarakat dalam bentuk pasokan yang stabil dan harga yang terjangkau.
“Beras ini bukan hanya masalah stok saja. Tetapi juga bagaimana kita memastikan beras ini disalurkan dari produsen dan juga dari Bulog ke pasar secara efektif dan efisien, dan dari situ disalurkan lagi ke pengecer-pengecer dan juga sampai ke masyarakat, konsumen,” tutur Titiek.
Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan, inflasi September 2026 tercatat sebesar 0,30% month to month (mtm) dan 3,28% year on year (yoy). Beras menjadi salah satu kontributor utama inflasi pada periode tersebut, baik secara mtm maupun yoy.
Data BPS selaras dengan kenaikan rata-rata harga beras di penggilingan sebesar 0,81% mtm dan 6,04% yoy pada September 2026. Di tingkat grosir, inflasi beras tercatat 0,61% mtm dan 4,93% yoy, sementara di tingkat eceran 0,80% mtm dan 3,73% yoy.
Salah satu pedagang beras di PIBC, Anto, mengonfirmasi adanya penurunan harga beras dalam dua pekan terakhir. Penurunan di tingkat distributor diperkirakan sekitar Rp 500 per kilogram. “Dua minggu terakhir ini ada penurunan, mungkin karena efek bantuan pangan. Jadi yang biasanya beli beras ke kita sudah dikasih bantuan sama Pak Prabowo, jadi kebutuhan menurun. Yang beli sedikit, harga otomatis turun. Itu hukum pasar,” ujar Anto.
Ia menambahkan, harga beras medium yang sebelumnya berkisar Rp 14.000-an per kilogram kini turun menjadi sekitar Rp 13.000-an per kilogram. Beras premium, yang sempat berada di kisaran Rp 15.000 per kilogram, kini turun menjadi sekitar Rp 14.500 per kilogram di tingkat distributor, meskipun penurunan ini belum sepenuhnya dirasakan di tingkat pengecer.
Masalah Distribusi Masih Jadi Sorotan
Sekretaris Utama Bapanas, Ito Hediarto, menyatakan bahwa kondisi ini menunjukkan pasokan beras di pasar pada dasarnya memadai. Pemerintah berkomitmen mengawal agar penurunan harga di tingkat distributor dapat segera dirasakan oleh konsumen.
“Kalau stoknya banyak, harganya bisa terkendali. Tidak fluktuasi,” kata Ito.
Ito menjelaskan, persoalan yang muncul di sebagian ritel modern bukan disebabkan oleh kekurangan stok beras, melainkan masalah pemerataan distribusi dari pusat distribusi atau distribution center (DC) menuju gerai-gerai ritel.
Menurutnya, pasokan beras premium cukup melimpah di sentra produksi dan pasar tradisional. Beras dari Bulog juga telah terdistribusi hingga ke DC. Tantangan utamanya adalah memastikan distribusi dari DC ke setiap gerai berjalan merata, sehingga tidak terjadi penumpukan stok di satu tempat sementara di tempat lain terjadi kelangkaan.
“Beras aman. Medium, apalagi. Premium penyaluran distribusinya yang kita jaga ketat. Penyalurannya sampai ke DC, kita tinggal kawal dari DC ke retail-retail,” jelasnya.
Ito menambahkan, pemerintah terus memantau pemerataan distribusi agar pasokan yang sudah ada di DC segera disalurkan ke gerai ritel. Ia juga mendorong Bulog untuk terus berkoordinasi dengan pelaku usaha perberasan dan asosiasi guna memperkuat penyaluran beras premium ke ritel modern.
Saat ini, pasokan beras premium Bulog untuk ritel berkisar 600 ton per hari. Kebutuhan ini akan terus diperkuat melalui dukungan pengusaha beras di berbagai daerah.
Ito menegaskan bahwa pemerintah tidak akan menoleransi praktik penetapan harga yang melampaui ketentuan. Ritel yang terbukti menjual di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) telah menerima teguran dan pemanggilan dalam beberapa bulan terakhir.
“Jadi poinnya adalah ketika ada oknum yang menentukan harga di atas HET, tidak ada alasan lagi. Kita lihat bersama, beras cukup, semuanya ada,” tegasnya.
Terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan, pemerintah akan melakukan pembinaan dan teguran terlebih dahulu. Jika pelaku usaha kembali mematuhi ketentuan, penanganan tidak serta-merta berlanjut ke proses hukum.
Bapanas, bersama Bulog dan seluruh pemangku kepentingan, akan terus mengawal ketersediaan dan distribusi beras dari hulu hingga hilir. Tujuannya adalah memastikan stok segera sampai kepada masyarakat dengan harga yang wajar dan sesuai ketentuan yang berlaku.
“Intinya kami dari pemerintah, Bulog, dan seluruh dunia usaha bersinergi dengan pihak-pihak swasta, penggilingan-penggilingan swasta, untuk menjamin ketersediaan dan keterjangkauan serta stabilisasi harga pangan beras di seluruh tanah air,” pungkasnya.