Badan Nasional Pengelola Perbatasan RI (BNPP) menghadiri Forum Sinkronisasi Perencanaan dan Pelaksanaan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua (RAPPP) 2025-2029. Acara ini diselenggarakan bersama Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua dan kementerian/lembaga terkait di Kementerian Sekretariat Negara RI.
Forum yang melibatkan berbagai unsur kementerian/lembaga, Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP), Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Papua, TNI, Polri, dan Badan Intelijen Negara (BIN) ini membahas strategi pembangunan di wilayah perbatasan.
Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara BNPP, Nurdin, memaparkan bahwa saat ini terdapat tiga Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang beroperasi di Papua, yaitu PLBN Skouw, PLBN Yetetkun, dan PLBN Sota. Ia menekankan pentingnya pembangunan kawasan perbatasan tidak hanya sebagai titik keluar-masuk orang dan barang.
“Pembangunan perbatasan tidak semestinya hanya dipandang sebagai pembangunan titik exit-entry, tetapi juga sebagai bagian dari upaya membuka keterhubungan ekonomi di wilayah pedalaman Papua, khususnya dengan Papua Nugini,” ujar Nurdin dalam keterangan tertulisnya.
Nurdin menambahkan bahwa pengembangan konektivitas ini harus sejalan dengan penanganan isu-isu masyarakat perbatasan, termasuk warga Papua di Papua Nugini yang ingin kembali, pemenuhan hak masyarakat adat, serta penguatan kondisi sosial dan ekonomi.
Ia mencontohkan aspirasi masyarakat di kawasan Yetetkun untuk memperbaiki lingkungan dan mengembangkan pertanian berkelanjutan. Menurutnya, hal ini dapat menjadi dasar dalam membangun pendekatan pembangunan perbatasan yang berangkat dari kebutuhan masyarakat.
“Pendekatan kekeluargaan dan pemanfaatan komunitas adat perlu berjalan bersamaan dengan pembangunan sarana dan prasarana. Dengan begitu, potensi gesekan di tingkat masyarakat dapat diminimalkan sekaligus memperkuat proses reintegrasi warga yang kembali ke wilayah asalnya,” jelas Nurdin.
Nurdin menguraikan bahwa hubungan kekeluargaan dan keterikatan masyarakat Papua di Papua Nugini dengan komunitas adat serta tanah ulayat di wilayah asal merupakan modal sosial penting untuk pendekatan pemulangan secara sukarela.
Keberadaan PLBN menjadi titik awal penting untuk membuka akses masyarakat terhadap wilayah perbatasan. Konektivitas dari kawasan PLBN menuju wilayah pedalaman perlu terus dikembangkan dan diintegrasikan dengan program pembangunan fisik serta pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas.
“Kehadiran PLBN bukan hanya memberikan akses perlintasan secara legal menuju negara tetangga, tetapi juga mulai membuka ruang bagi pergerakan ekonomi masyarakat di kawasan perbatasan,” tegas Nurdin.
Ia juga menyoroti bahwa kebutuhan masyarakat perbatasan mencakup aspek permukiman, lingkungan, dan aktivitas ekonomi. Kesadaran akan pentingnya kawasan permukiman yang layak dan terintegrasi dengan negara tetangga menunjukkan perlunya perancangan pembangunan perbatasan yang terpadu.
Melalui sinkronisasi ini, BNPP memposisikan pengelolaan perbatasan sebagai bagian integral dari agenda pembangunan Papua. Pembangunan PLBN dan konektivitas kawasan diarahkan untuk memperlancar perlintasan, membuka akses, memperkuat ekonomi lokal, dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat di wilayah terdepan Indonesia.