Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI, secara resmi melantik Mayjen TNI Edi Nurhabad untuk mengisi posisi strategis sebagai Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan BNPP RI. Pelantikan ini merupakan tindak lanjut dari Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 121/TPA Tahun 2026.
Acara pengukuhan dilaksanakan di Kantor Sekretariat Tetap BNPP RI, Jakarta. Keputusan presiden tersebut mengatur pemberhentian dan pengangkatan pimpinan tinggi madya di lingkungan badan tersebut. Dalam kesempatan tersebut, Tito Karnavian menginstruksikan jajaran deputi baru untuk segera melakukan pemetaan kebutuhan infrastruktur di kawasan perbatasan secara terukur.
Tito menekankan pentingnya pengelolaan fasilitas fisik ini sebagai kunci utama agar wilayah terluar Indonesia tidak tertinggal. “Masalah jalan, jembatan, perumahan, hingga gedung perkantoran di perbatasan. Intinya agar infrastruktur daerah perbatasan itu tidak tertinggal, tidak terlupakan, dan tidak termarjinalkan. Karena kita ingin membangun perbatasan demi keadilan dan pemerataan pembangunan,” ujar Tito dalam keterangan tertulisnya, Rabu (30/9/2026).
Ia mencontohkan urgensi konektivitas jalan di perbatasan Kalimantan yang masih belum terhubung sepenuhnya, berbeda dengan kondisi di perbatasan Indonesia-Timor Leste yang jaringannya sudah memadai. Sementara itu, infrastruktur jalan menuju wilayah perbatasan Indonesia-Papua Nugini masih memiliki beberapa segmen yang terputus.
Selain akses darat, pemetaan kebutuhan juga mencakup pelabuhan untuk wilayah kepulauan yang memiliki keterbatasan moda transportasi. Kebutuhan operasional ini akan dikoordinasikan secara intensif dengan Kementerian Perhubungan untuk memastikan pembangunan fasilitas selaras dengan program prioritas kementerian terkait.
Tito juga menyoroti pentingnya ketersediaan fasilitas perdagangan dan sarana pendidikan. Ia secara khusus menginstruksikan BNPP RI untuk mengidentifikasi sekolah-sekolah perbatasan yang memerlukan revitalisasi. “Kalau ada sekolah yang memprihatinkan, bangunannya sudah hancur atau berantakan, kita petakan di mana saja daerah perbatasan yang sekolahnya tidak bagus atau belum terbangun, lalu kita ajukan kepada kementerian terkait,” kata Tito, menambahkan bahwa kolaborasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah diharapkan dapat mencetak generasi penerus bangsa yang berprestasi.
Untuk memastikan program berjalan terarah, kebutuhan infrastruktur harus disusun berdasarkan skala prioritas. Keterbatasan sumber daya menuntut perencanaan pembangunan yang matang dan terukur, mengingat target pembenahan besar-besaran tidak dapat dikerjakan serentak.
Deputi Edi Nurhabad juga diminta untuk melanjutkan Program Bedah Rumah yang menargetkan 15.000 unit di berbagai kawasan perbatasan melalui skema Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Pelaksanaannya akan terus dikoordinasikan dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.
Tito berharap Edi Nurhabad mampu mengeksekusi peta jalan pembangunan berkelanjutan tersebut. “Saya percaya Saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Selamat bergabung, mudah-mudahan bisa membawa perubahan positif dan tidak hanya larut dalam kegiatan rutin semata,” pungkas Tito.