Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI) menggelar forum koordinasi untuk mempercepat konektivitas wilayah perbatasan Indonesia dengan Malaysia. Fokus utama pembahasan meliputi Provinsi Kalimantan Barat dan Kepulauan Riau, yang dinilai strategis untuk pengembangan integrasi lintas batas.
Forum yang dipimpin oleh Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara BNPP RI, Nurdin, ini dihadiri oleh perwakilan Kementerian Perhubungan, Bupati Sambas Satono, serta jajaran Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, termasuk Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau. Pertemuan ini dilaksanakan pada Rabu (30/9) di Ruang Rapat Sekretariat Tetap BNPP RI.
Nurdin menekankan pentingnya pengembangan konektivitas kawasan perbatasan sebagai sistem multimoda yang mengintegrasikan transportasi darat, laut, dan udara. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur fisik, tetapi juga mencakup peningkatan pelayanan masyarakat, kelancaran pergerakan logistik, aktivitas ekonomi, pariwisata, dan kerja sama lintas batas yang efektif.
“Konektivitas perbatasan perlu dipandang sebagai sistem multimoda lintas wilayah, tidak hanya pembangunan jalan atau pelabuhan secara terpisah,” ujar Nurdin dalam keterangan tertulis, Kamis (1/10/2026). Ia menambahkan bahwa simpul perlintasan di Kalimantan Barat, seperti Badau, Entikong, Aruk, Jagoi Babang, dan Temajuk, perlu diposisikan sebagai bagian dari satu koridor yang terhubung dengan pusat transportasi di Kalimantan Barat hingga Serasan, Natuna.
Dengan integrasi ini, Pos Lintas Batas Negara (PLBN) dan Pos Lintas Batas (PLB) diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan pusat pertumbuhan kawasan perbatasan, selain menjalankan fungsi pelayanan lintas batas yang optimal. Nurdin juga menguraikan adanya perubahan pendekatan dalam pengelolaan PLBN yang memiliki fungsi kepelabuhanan. Ke depan, pengelolaannya akan diarahkan dengan model seperti pelabuhan internasional dan melibatkan lebih banyak pemangku kepentingan.
“PLBN itu pendekatannya port to port, international port. Kita secara bertahap bangun model tata kelolanya menjadi international port,” katanya. Pendekatan ini diharapkan dapat memperluas keterlibatan unsur kepelabuhanan, seperti syahbandar dan otoritas pelabuhan, serta unsur Customs, Immigration, Quarantine, and Security (CIQS) untuk meningkatkan efektivitas pelayanan pada PLBN yang melayani perlintasan laut internasional.
Pada tahap awal, Nurdin menegaskan prioritas penguatan konektivitas domestik sebelum memperluas pembahasan pada konektivitas internasional. Pengembangan ini mencakup keterhubungan antara Serasan, Natuna, Anambas, Kalimantan Barat, dan wilayah lain yang memiliki keterkaitan geografis serta ekonomi. “Sekarang yang bisa kita lakukan dulu, ya, sisi domestik. Bagaimana membangun domestik kita, memajukan Serasan, Natuna, Anambas, dan sebagainya,” ucapnya.
Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama BNPP RI, Budi Setyono, menjelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Sambas telah menyiapkan kebijakan khusus untuk memperlancar pergerakan orang dan barang. Kebijakan ini diharapkan dapat memperkuat konektivitas, memberikan nilai ekonomi, dan mempercepat pembangunan kawasan perbatasan di Kabupaten Sambas serta Kalimantan Barat. “Dari sisi Kabupaten Sambas, sudah ada policy untuk menyiapkan paket-paket khusus untuk memperlancar pergerakan orang dan barang supaya ada nilai ekonomis,” imbuhnya.
Sementara itu, dari Kepulauan Riau, Budi menyampaikan adanya aspirasi untuk mengatasi keterisolasian wilayah kepulauan, terutama pada periode tertentu ketika akses transportasi mengalami kendala. Pembahasan tersebut menghasilkan 11 usulan konkret, termasuk intervensi terhadap trayek transportasi laut dan udara untuk konektivitas domestik maupun internasional. Salah satu trayek yang menjadi perhatian khusus adalah Temajuk-Serasan-Natuna.
BNPP RI mendorong evaluasi mendalam terhadap trayek tersebut dan peningkatan frekuensi pelayaran perintis, serta mengintegrasikannya dengan skema percepatan pembangunan dan pengembangan ekonomi kawasan. Langkah ini memerlukan dukungan koordinasi lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk memastikan pengembangan konektivitas berjalan secara terpadu.
Kepala BPPD Kepulauan Riau, Doli Boniara, berpendapat bahwa pengembangan Serasan tidak harus sepenuhnya bergantung pada konektivitas dengan Malaysia. Ia melihat potensi Serasan untuk dikembangkan sebagai titik persinggahan kapal pesiar, yang dapat membuka aktivitas ekonomi baru bagi masyarakat. Namun, pengembangan Serasan sebagai pintu keluar-masuk internasional masih menghadapi tantangan, seperti belum optimalnya fungsi pengawasan CIQP, belum ditetapkannya status kawasan kepabeanan, serta persoalan regulasi terkait PLBN dan legalitas kepelabuhanan.
Oleh karena itu, penataan regulasi dan tata kelola yang komprehensif sangat diperlukan agar fungsi Serasan sebagai pintu keluar-masuk internasional dapat berjalan optimal. Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Mustamin Bakri, menekankan bahwa pembangunan PLBN harus diikuti dengan realisasi konektivitas antarkawasan. Ia menambahkan bahwa karakteristik geografis Kepulauan Riau menjadikan transportasi laut dan udara sebagai kebutuhan vital untuk menghubungkan Serasan dengan Sambas, Sematan, Temajuk, dan kawasan lainnya.
“Fokus utama setelah pembangunan PLBN adalah memastikan konektivitas antarkawasan dapat direalisasikan,” pungkasnya. Mustamin menyebut potensi ekonomi Natuna, Anambas, Serasan, dan sejumlah kawasan wisata di Kepulauan Riau dapat dikembangkan lebih lanjut dengan dukungan sarana transportasi yang memadai. Forum ini merupakan bagian integral dari upaya BNPP RI untuk mengintegrasikan konektivitas, pelayanan perbatasan, dan pengembangan ekonomi kawasan dalam satu kerangka pengelolaan yang sinergis.