PT PP (Persero) Tbk atau PTPP memimpin dalam perolehan kontrak baru hingga periode Agustus 2026, dengan capaian mencapai Rp9,3 triliun. Angka ini menempatkan PTPP di depan emiten BUMN Karya lainnya seperti PT Wijaya Karya Tbk (WIKA), PT Waskita Karya Tbk (WSKT), dan PT Adhi Karya Tbk (ADHI) yang perolehan kontrak barunya relatif tertinggal.
WIKA tercatat membukukan kontrak baru sebesar Rp8,69 triliun, sementara Waskita mencatatkan Rp5,6 triliun hingga Agustus 2026. Di sisi lain, ADHI melaporkan perolehan kontrak baru sebesar Rp8,3 triliun hingga Juli 2026.
Dalam hal sumber pendanaan, perolehan kontrak baru PTPP hingga Agustus 2026 didominasi oleh proyek dengan sumber dana pemerintah yang mencapai 66%. Proyek swasta menyumbang 18%, dan proyek BUMN sebesar 16%.
Beberapa proyek baru yang berhasil diamankan PTPP pada Agustus 2026 antara lain Pembangunan Jalan Hauling Batubara Stage III senilai Rp970 miliar, Proyek Terminal 1 Lanjutan Bandara Soekarno-Hatta senilai Rp756,4 miliar, serta Proyek Pembangunan BRT Metropolitan Mebidang Medan – Paket Halte On Corridor senilai Rp538,5 miliar.
Jika dilihat dari lini bisnisnya, kontribusi terbesar kontrak baru PTPP berasal dari sektor Jalan dan Jembatan sebesar 38%. Sektor Gedung menyumbang 18%, Smelter dan Pertambangan 16%, Rumah Sakit 8%, Bandara 8%, Infrastruktur Air 6%, Sekolah 3%, Pelabuhan 2%, serta Sumber Daya Air 1%.
Sekretaris Perusahaan PTPP, Joko Raharjo, menyatakan bahwa perolehan kontrak baru ini merupakan bagian dari upaya PTPP dalam menjaga pertumbuhan bisnis. Hal ini dilakukan dengan tetap menerapkan prinsip selektivitas dan kehati-hatian dalam memperoleh proyek baru. “PTPP terus mengedepankan selektivitas dalam memperoleh kontrak baru dengan mempertimbangkan kualitas kontrak, profil risiko, serta potensi kontribusinya terhadap kinerja perseroan,” ujar Joko dalam keterangan resminya pada Selasa (6/10/2026).
Saat ini, PTPP fokus menjalankan strategi kembali kepada bisnis inti atau Back to Core untuk mendukung pertumbuhan perseroan yang sehat dan berkelanjutan. Joko menambahkan, PTPP akan terus mengoptimalkan kapabilitas dan pengalamannya dalam menangkap peluang proyek di berbagai sektor, dengan tetap mengedepankan kualitas proyek, disiplin manajemen risiko, serta keberlanjutan kinerja perusahaan.
Sektor Potensial ADHI
Direktur Operasi ADHI, Harimawan, menyampaikan bahwa ADHI menargetkan perolehan kontrak baru sepanjang tahun buku 2026 sekitar Rp24-26 triliun. Untuk mencapai target tersebut, perseroan akan mengoptimalkan pipeline yang ada.
Harimawan melihat infrastruktur dan gedung sebagai dua sektor paling potensial ke depan. Peluang kontrak dari proyek infrastruktur, terutama untuk konektivitas dan infrastruktur strategis nasional, dinilai cukup terbuka. “Di sektor gedung, kami melihat, peluang pembangunan gedung-gedung strategis pemerintah maupun proyek komersial memang prospeknya positif dan inilah yang menjadi target kami,” tuturnya.
Prioritas WIKA
Perolehan kontrak baru WIKA hingga Agustus 2026 yang mencapai Rp8,69 triliun menunjukkan pertumbuhan sebesar 65,6% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, yaitu Rp5,25 triliun.
Capaian ini ditopang oleh sejumlah proyek strategis di sektor infrastruktur, bangunan gedung, industri penunjang konstruksi, hingga energi dan industrial plant. Komposisi kontrak baru WIKA hingga Agustus 2026 didominasi sektor infrastruktur dan gedung senilai Rp3,17 triliun atau sekitar 36,5% dari total kontrak baru. Sektor industri penunjang konstruksi menyusul dengan nilai Rp2,97 triliun (34,2%), sektor energi dan industrial plant senilai Rp2,12 triliun (24,4%), sektor properti senilai Rp266,74 miliar (3,1%), serta investasi senilai Rp165,70 miliar (1,9%).
Menurut Sekretaris Perusahaan WIKA, Ngatemin, pertumbuhan kontrak baru ini merupakan hasil dari strategi selektif yang dijalankan perseroan secara konsisten. Strategi tersebut memprioritaskan proyek berskema monthly payment dan bernilai tambah tinggi. “Ke depan, WIKA akan terus memperkuat implementasi transformasi bisnis melalui peningkatan kualitas portofolio proyek, pengelolaan risiko yang lebih disiplin, serta penerapan tata kelola yang baik, guna menciptakan pertumbuhan usaha yang sehat dan berkelanjutan,” ujar Ngatemin.
WSKT Hindari Proyek Turnkey
Perolehan kontrak baru WSKT hingga Agustus 2026 didominasi oleh proyek pemerintah pusat sebanyak 49,2%, pengembangan bisnis 11,8%, swasta 9,8%, pemerintah daerah 5,1%, BUMN dan BUMD 4%, serta kontribusi anak usaha sebesar 20%. Berdasarkan segmentasi jenis pekerjaan, infrastruktur konektivitas menjadi yang terbesar dengan persentase mencapai 41,6%, disusul proyek infrastruktur air sebesar 20,7% dan gedung 17,7%.
Salah satu proyek pemerintah pusat yang dilaksanakan pada 2026 adalah Sekolah Rakyat di Provinsi Papua, yang merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam memperluas akses pendidikan berkualitas di kawasan Indonesia Timur.
Sekretaris Perusahaan WSKT, Steven Subiantoro, mengatakan total nilai kontrak baru pada Juli 2026 menunjukkan pencapaian kinerja berkelanjutan dan menjadi fondasi kuat untuk menghadapi berbagai tantangan ke depan. “Kami selektif dalam memilih proyek dengan menghindari proyek turnkey maupun investasi, serta berfokus pada proyek berskema monthly payment dan memiliki uang muka,” tandas Steven.