JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI secara resmi menyetujui Komjen Suyudi Ario Seto untuk menjabat sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) menggantikan Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Keputusan ini diumumkan dalam rapat paripurna yang dipimpin oleh Puan Maharani pada Kamis, 1 Oktober 2026, setelah Jenderal Listyo Sigit mendampingi Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming dalam peringatan Hari Kesaktian Pancasila.
Terlepas dari kemungkinan adanya latar belakang politik di balik pergantian ini, terpilihnya Komjen Suyudi Ario Seto yang mengusung doktrin ‘Polisi Bersama Masyarakat’ diharapkan membawa angin segar bagi institusi Polri. Dalam uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test), Suyudi menyatakan bahwa doktrin ini akan menjadi arah transformasi Polri dengan menempatkan masyarakat sebagai orientasi utama tugas kepolisian.
Suyudi mengakui bahwa transformasi struktural, instrumental, dan kultural di kalangan aparat kepolisian bukanlah tugas yang mudah. Ia menyadari bahwa kritik dan keluhan dari masyarakat masih sering diterima, dan survei terkadang menempatkan kepolisian sebagai institusi yang kinerjanya dinilai belum optimal. Namun, Suyudi menegaskan bahwa kritik berbasis fakta adalah sistem peringatan dini yang penting untuk perbaikan institusi.
Agenda Mendesak Kapolri Baru
Jenderal Listyo Sigit Prabowo menjabat sebagai Kapolri terlama di era reformasi, terhitung sejak 27 Januari 2021. Pergantian pucuk pimpinan Polri merupakan hal yang lumrah dalam sistem politik modern, mengingat kepolisian adalah garda terdepan pelayanan hukum yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat, stabilitas ekonomi, dan jaminan hak sipil.
Pergantian estafet kepemimpinan dari Jenderal Listyo Sigit kepada Komjen Suyudi Ario Seto tidak hanya dilihat sebagai pergantian figur, tetapi juga sebagai harapan akan arah baru reformasi kepolisian. Pertanyaan krusial yang mengemuka adalah agenda mendesak apa yang menanti di meja kerja Kapolri baru. Suyudi diharapkan dapat belajar dari kelebihan dan kekurangan pendahulunya untuk menciptakan kepemimpinan yang lebih efektif.
Sejumlah agenda yang perlu diantisipasi oleh Kapolri baru meliputi:
1. Mengembalikan Khittah Reformasi Kultural dan Integrasi Kelembagaan
Agenda paling fundamental bagi Kapolri baru adalah menuntaskan pekerjaan rumah yang belum selesai, terutama terkait reformasi kultural. Institusi Polri kerap menghadapi ujian integritas oknum yang menggerus kepercayaan publik. Mengubah kultur organisasi dengan ratusan ribu personel membutuhkan ketegasan yang konsisten.
Kapolri baru harus mampu mereduksi arogansi sektoral, memberantas praktik pungutan liar, dan memastikan bahwa asas kepolisian yang melayani, mengayomi, dan melindungi masyarakat bukan sekadar slogan. Keadilan harus ditegakkan tanpa pandang bulu, karena penegakan hukum yang dirasakan tebang pilih dapat merontokkan legitimasi institusi. Dengan rekam jejaknya di dunia reserse kriminal, Komjen Suyudi ditantang untuk membawa standar transparansi baru dalam proses penyidikan.
2. Membangun Sinergitas Antar-Lembaga dan Independensi Hukum
Masyarakat masih mengingat riak-riak ketegangan dan isu gesekan antar institusi penegak hukum. Tugas berat kepemimpinan baru adalah menjaga stabilitas hubungan kerja dan sinergi mutualistik, khususnya dengan Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hukum tidak boleh dijadikan instrumen pertarungan politik kekuasaan.
Kapolri baru harus berdiri tegak pada prinsip independensi keadilan. Sebagai institusi di bawah koordinasi Presiden, Polri harus seirama dengan visi kepemimpinan nasional dalam menciptakan kepastian hukum untuk iklim investasi dan pembangunan. Namun, Polri juga wajib menjaga netralitas penuh demi keberlangsungan proses demokratisasi bangsa.
3. Mempersiapkan Sumber Daya Manusia Menghadapi Perkembangan Zaman
Di era digitalisasi, polisi dituntut mampu merespons perkembangan teknologi dan kejahatan siber. Konfllik sosial, penipuan finansial berbasis digital, judi daring, hingga serangan peretasan infrastruktur kritis menjadi ancaman yang kian meresahkan. Polri tidak boleh tertinggal dalam adopsi teknologi.
Agenda penting Kapolri baru adalah memodernisasi Direktorat Tindak Pidana Siber menjadi unit yang sangat tangguh. Ini memerlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia Polri dalam forensik digital, analisis kecerdasan buatan (AI), serta penanganan data makro. Selain itu, efisiensi pelayanan publik berbasis digital, seperti ETLE dan pengurusan administrasi kendaraan, harus terus ditingkatkan untuk memangkas birokrasi yang koruptif.
Kapolri Baru dan Tanggung Jawabnya
Dalam sesi fit and proper test, Komjen Suyudi Ario Seto menekankan bahwa jabatan Kapolri bukanlah puncak karier, melainkan puncak tanggung jawab. Ia menyadari bahwa polisi tidak dapat bekerja sendirian dan harus senantiasa bersama masyarakat untuk memastikan pelayanan dan penegakan hukum berjalan optimal.
Di era postmodern, tantangan kepolisian dipastikan jauh lebih kompleks. Ekspektasi publik yang tinggi, keterbukaan informasi di era media sosial, serta ancaman kejahatan tanpa batas wilayah menuntut kepemimpinan yang tangkas, bersih, dan berani. Pengalaman Suyudi sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) akan menjadi modal berharga.
Masyarakat membutuhkan aksi nyata, bukan janji manis. Mereka menginginkan rasa aman, perlindungan, dan keadilan di bawah naungan hukum. Kapolri baru harus mampu memformulasikan manajemen konflik yang prediktif untuk mendeteksi potensi gesekan sosial sebelum menjadi konflik terbuka.