Pengemudi ojek online (ojol) dan kurir logistik digital menghadapi dilema pelik terkait status hukum mereka. Memaksa mereka masuk kategori karyawan konvensional dinilai tidak tepat, namun perlakuan sebagai mitra biasa tanpa perlindungan minimum juga menimbulkan ketimpangan risiko ekonomi.
Isu ini menjadi sorotan utama dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pelindungan Ketenagakerjaan di DPR RI, yang berupaya mengatur posisi hukum dan hak-hak pekerja berbasis platform digital atau dikenal sebagai gig workers.
Empat Pilar Perlindungan Minimum Pekerja Platform
Ekonom Ronny P Sasmita menjelaskan bahwa pengemudi ojol dan kurir digital berada dalam kategori pekerja platform yang unik. Mereka menikmati fleksibilitas dalam menentukan jam kerja, namun sangat bergantung pada algoritma platform yang mengatur pesanan, insentif, hingga status akun mereka.
“Yang paling penting justru bukan label mitra atau pekerja, melainkan memastikan adanya standar perlindungan minimum,” ujar Ronny. Ia merinci empat aspek perlindungan minimum yang wajib diakomodasi dalam regulasi: transparansi penghasilan, jaminan sosial dan keselamatan kerja yang proporsional, perlindungan akses akun dari penonaktifan sepihak, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang mudah dijangkau.
Perlindungan Khusus Tanpa Status Karyawan Formal
Pengamat dari Prasasti Center for Policy Studies, Piter Abdullah, berpendapat bahwa pekerja platform memiliki karakteristik yang berbeda dari hubungan kerja pegawai dan majikan tradisional. Oleh karena itu, aturan perlindungannya perlu dirancang secara spesifik, tidak disamaratakan dengan karyawan tetap.
“Tujuan akhirnya tetap perlindungan, tetapi desain perlindungannya harus mengikuti karakter pekerjaannya,” kata Piter. Ia menambahkan bahwa memaksakan status pekerja formal dapat mengurangi fleksibilitas dan mempersempit lapangan kerja digital.
Perwakilan pengemudi ojol, Firmansyah, menyuarakan sikap senada. Mayoritas pengemudi memilih opsi mitra karena fleksibilitas waktu dan kemudahan mencari penghasilan. “Kalau nanti jam kerja diatur, order dibatasi, atau jumlah driver dikurangi, yang tidak bisa masuk mau cari penghasilan dari mana?” ungkap Firmansyah.
Fenomena gig economy di Indonesia telah berkembang pesat, menyerap jutaan tenaga kerja lepas di berbagai sektor. Namun, ketidakpastian hukum seringkali membuat pekerja platform rentan, terutama saat terjadi kecelakaan kerja atau pemutusan hubungan kemitraan mendadak.
Menanggapi dinamika ini, DPR RI merancang RUU tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. RUU yang telah disetujui sebagai usul inisiatif DPR ini memuat bab khusus mengenai regulasi pekerja platform digital. Tujuannya adalah mencari titik keseimbangan antara fleksibilitas kerja, jaminan keselamatan pekerja, dan keberlanjutan bisnis industri digital di Indonesia.