JAKARTA – Upaya pemulihan tambak dan kolam yang terdampak bencana di tiga provinsi, yaitu Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, terus digalakkan oleh pemerintah. Langkah ini bertujuan untuk menggerakkan kembali sektor mata pencaharian masyarakat pesisir dan mengembalikan kegiatan budi daya yang sempat terhenti.
Hingga tanggal 29 September 2026, tercatat seluas 1.835,93 hektare lahan budi daya telah mendapatkan penanganan. Rinciannya, 1.750,70 hektare berada di Aceh, 67,11 hektare di Sumatera Utara, dan 18,12 hektare di Sumatera Barat. Angka ini merupakan bagian dari total 31.248,34 hektare lahan yang secara keseluruhan terdampak bencana.
Direktur Prasarana dan Sarana Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Enggar Sadtopo, menjelaskan bahwa prioritas intervensi awal difokuskan pada tambak dan kolam yang mengalami kerusakan ringan. Hal ini dilakukan agar lahan tersebut dapat segera kembali difungsikan oleh masyarakat.
“Dari sekitar 31.000 hektare yang terdampak, lahan rusak ringan yang telah diintervensi di lapangan mencapai 1.835 hektare, ini berupa tambak dan kolam. Kolam digunakan untuk ikan air tawar, sedangkan tambak untuk budi daya air payau seperti udang dan komoditas lainnya,” ujar Enggar dalam keterangan tertulisnya pada Jumat, 2 Oktober 2026.
Untuk mendukung pekerjaan fisik di lapangan, KKP juga telah mengerahkan 12 unit ekskavator. Sebanyak delapan unit ditempatkan di Aceh, sementara Sumatera Utara dan Sumatera Barat masing-masing menerima dua unit. Penggunaan alat berat ini akan terus dievaluasi sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan.
Selain fokus pada tambak dan kolam, pemulihan juga menyasar sentra produksi garam di Aceh. Target pembangunan kembali sebanyak 506 dapur perebusan garam di enam kabupaten, yaitu Pidie, Pidie Jaya, Bireuen, Aceh Utara, Aceh Timur, dan Aceh Besar, ditetapkan untuk tahun 2026.
Pembangunan fasilitas produksi garam ini akan dilaksanakan secara bertahap, mulai dari dapur dan tungku perebusan hingga kelengkapan peralatan produksi. Sebagian unit ditargetkan selesai dan dapat beroperasi pada bulan Oktober, sementara seluruh 506 dapur perebusan garam ditargetkan rampung pada awal Desember 2026.
“Mudah-mudahan nanti pada Oktober sudah ada yang selesai secara bertahap. Seluruh 506 unit ditargetkan selesai pada awal Desember,” tutur Enggar.
Lebih lanjut, Enggar menegaskan bahwa pemerintah juga menargetkan penanganan terhadap 360 dari 364 unit pengolahan ikan yang terdampak di ketiga provinsi tersebut pada tahun yang sama. Dukungan juga diperluas kepada nelayan tangkap melalui penyaluran 129 unit mesin kapal dan 302 paket alat penangkapan ikan. Bantuan ini diharapkan dapat memulihkan aktivitas melaut serta meningkatkan kembali pendapatan keluarga nelayan.