Ketua Kelompok IV Badan Pengkajian MPR, Tifatul Sembiring, menyuarakan keprihatinannya terhadap kondisi kesejahteraan para nelayan dan petani di Indonesia. Ia menilai kedua profesi tersebut masih hidup dalam kondisi yang memprihatinkan dan belum mencapai taraf sejahtera yang layak.
Padahal, Indonesia dianugerahi potensi alam yang sangat besar, yang seharusnya mampu menopang kehidupan yang lebih baik bagi para nelayan dan petani. Keprihatinan ini disampaikan Tifatul Sembiring saat memberikan pengantar pada Focus Group Discussion (FGD) Kelompok IV Badan Pengkajian MPR RI yang bertema ‘Sistem Keuangan Negara, Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial (Kontribusi Potensi Kelautan terhadap Ekonomi Nasional)’ di Tangerang Selatan, Banten, pada Selasa (29/9) lalu.
Menurut Tifatul Sembiring, nasib nelayan yang belum sejahtera ini tidak sejalan dengan amanat Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. Akibatnya, banyak nelayan yang hidup di bawah garis kemiskinan dan kesulitan bersaing dengan nelayan asing yang telah menggunakan teknologi tinggi.
“Nelayan kita masih mencari ikan, sementara nelayan asing sudah bisa melihat posisi dan jenis ikan di laut, tinggal menentukan ikan apa yang akan mereka tangkap. Selain itu nelayan kita hanya bisa menangkap di laut dangkal dan berebut dengan sesamanya, sementara nelayan asing menangkap ikan di laut dalam,” ujar Tifatul, Kamis (1/10/2026).
Indonesia memiliki potensi laut yang sangat besar dengan panjang garis pantai mencapai 99.083 km. Data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyebutkan bahwa pada tahun 2025, produksi kelautan Indonesia diproyeksikan mencapai 26,25 juta ton. Angka ini terdiri dari 11,65 juta ton rumput laut, 7,85 juta ton ikan tangkap, dan 6,75 juta ton ikan budidaya.
Potensi ekonomi kelautan Indonesia yang mencakup 11 sektor diperkirakan mencapai US$ 1,33 triliun per tahun atau setara dengan Rp 20 ribu triliun. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak potensi yang belum tergali secara optimal.
“Yang memprihatinkan, sebagian dari potensi itu kerap dicuri nelayan asing. Menurut Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan KKP, diperkirakan kerugian negara mencapai Rp 360 miliar dalam satu tahun,” ujar Tifatul.
Sementara itu, Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian UMKM, M. Riza Damanik, menyatakan bahwa masa depan Indonesia terletak di sektor kelautan. Hal ini disebabkan oleh potensi sumber daya alam di darat yang pada akhirnya akan habis, seperti kilang-kilang minyak yang merupakan hasil eksplorasi masa lalu dan usianya semakin tua.
Dari sisi ketahanan pangan, Riza Damanik menyebutkan bahwa konsumsi protein ikan terus mengalami peningkatan. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa seiring dengan peningkatan ekonomi suatu bangsa, sumber protein masyarakatnya cenderung bergeser dari daging ke ikan. Pada masa reformasi, konsumsi ikan per kapita masyarakat Indonesia hanya sebesar 18 kg per kapita per tahun, namun angka ini telah meningkat menjadi lebih dari 50 kg per kapita per tahun.
“Tetapi pada saat bersamaan sektor perikanan tangkap cenderung stagnan atau bahkan menurun. Digantikan dengan tren perikanan budidaya yang terus. Bukan hanya di Indonesia tapi juga di dunia. Artinya, kalau 10-15 tahun lalu perikanan tangkap jadi kekuatan sumber protein hewani bagi seluruh bangsa di dunia hari ini telah tergantikan dengan perikanan budidaya,” ujar Riza.
Riza Damanik menambahkan bahwa laut masih menyimpan potensi besar dari budidaya rumput laut. Komoditas ini memiliki nilai tambah yang signifikan dari produk turunannya yang sangat beragam, mulai dari tepung karagenan, biostimulan, hingga tepung agar-agar. Pengolahan rumput laut menjadi produk turunan berpotensi meningkatkan nilai tambah hingga 14 kali lipat.
“Indonesia adalah produsen dan eksportir rumput laut terbesar di dunia, tetapi 93,4% diekspor dalam bentuk nonolahan atau mentah. Sementara Cina, importir rumput laut asal Indonesia, mampu menjual 84,11% produk turunan komoditas tersebut dan mendapat keuntungan lebih besar dari Indonesia,” tutup Riza.
Acara tersebut dihadiri oleh anggota Badan Pengkajian MPR RI, antara lain Darmadi Durianto (PDI Perjuangan), Muhamad Nur Purnamasidi (Golkar), Lisda Hendrajoni (NasDem), Maman Imanul Haq (PKB), Andi Yuliani Paris (PAN), Endang Setyawati Thohari (Gerindra), Heri Gunawan (Gerindra), Ida Fauziyah (PKB), dan Guntur Sasono (Demokrat). Narasumber yang hadir dalam FGD adalah Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian UMKM M. Riza Damanik, Peneliti Indef dan dosen Universitas Indonesia Berli Martawardaya, serta Dosen Universitas Muhammadiyah Jakarta Jauharuddin.