Pengelolaan wilayah darat, pesisir, dan laut secara terintegrasi dinilai krusial untuk meminimalkan risiko kerusakan lingkungan sekaligus memastikan keberlanjutan aktivitas ekonomi yang bergantung pada sumber daya alam. Pendekatan ini diperlukan mengingat saling ketergantungan antar-ekosistem, di mana masalah di satu area dapat merembet ke wilayah lain.
Contohnya, penanganan sampah yang tidak memadai di daratan dapat mengalir ke sungai dan akhirnya mencemari ekosistem mangrove serta wilayah pesisir. Hal ini menggarisbawahi pentingnya pertimbangan keterhubungan ekosistem darat, pesisir, dan laut dalam setiap perencanaan pembangunan dan perumusan kebijakan.
Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas, Leonardo A.A. Teguh Sambodo, menjelaskan bahwa pengelolaan lingkungan selama ini masih terhambat oleh sekat antarsektor. Oleh karena itu, diperlukan sebuah pendekatan yang mampu menyatukan kepentingan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha.
Pendekatan terpadu ini juga diharapkan dapat mendorong pengembangan mata pencaharian masyarakat melalui investasi berdampak (impact investment) serta memperkuat kemitraan antara pemerintah, swasta, dan masyarakat.
Direktur Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI, Permana Yudiarso, mencontohkan bahwa perencanaan pembangunan di daratan tidak bisa dilepaskan dari dampaknya terhadap ekosistem laut. “Pengolahan sampah yang tidak tepat dapat mencemari sungai dan berujung pada kerusakan pada ekosistem mangrove di pesisir,” ujarnya dalam kegiatan “SOLUSI Day” di Jakarta, Senin (28/09/2026).
Saat ini, program percontohan pengelolaan darat dan laut terintegrasi telah dijalankan di Kepulauan Bangka Belitung, Jawa Tengah, dan Sulawesi Tengah. Program ini dilaporkan telah memberikan dampak positif bagi lebih dari 5 juta penduduk.
Lima Instrumen Pendukung Pengelolaan Terpadu
Dalam upaya mendukung pengelolaan darat dan laut yang lebih terintegrasi, sejumlah kajian dan dokumen kebijakan telah diperkenalkan. Salah satunya adalah indikator pengelolaan darat-laut yang dirancang sebagai alat evaluasi di tingkat nasional maupun daerah. Indikator ini mencakup aspek konektivitas darat dan laut, tata kelola yang inklusif, pembangunan berkelanjutan, serta ketahanan masyarakat dan ekosistem.
Kajian lain berfokus pada pengembangan bioprospeksi, yaitu pemanfaatan sumber daya hayati melalui riset ilmiah dengan tetap mengedepankan kelestarian ekosistem dan memastikan adanya pembagian manfaat yang adil bagi masyarakat. Selain itu, terdapat pula panduan pengarusutamaan gender dalam pengelolaan keanekaragaman hayati, strategi pembiayaan inovatif yang menggabungkan sumber dana pemerintah dan swasta, serta masterplan pengelolaan darat-laut untuk kawasan Palu, Donggala, Sigi, dan Parigi Moutong di Sulawesi Tengah.
Aspek pembiayaan menjadi salah satu poin penting dalam pengelolaan lingkungan, mengingat kebutuhan akan sumber dana jangka panjang yang tidak semata-mata mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Program Manager Proyek SOLUSI GIZ Indonesia & ASEAN, Yuliana Cahya Wulan, menekankan bahwa pendekatan terintegrasi memungkinkan para pemangku kepentingan untuk melihat hubungan antara ekosistem, masyarakat, dan kegiatan ekonomi sebagai satu kesatuan yang utuh. “Kolaborasi menjadi penting agar solusi yang dikembangkan tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi dapat saling memperkuat dari tingkat nasional hingga daerah,” ucapnya.
Biodiversitas Berpotensi Memberi Nilai Tambah Ekonomi
Pengelolaan darat-laut yang terukur juga dinilai mampu membuka peluang pemanfaatan keanekaragaman hayati untuk berbagai kegiatan ekonomi, mulai dari penyediaan pangan, bahan baku industri, hingga pengembangan produk kesehatan. Namun, pemanfaatan ini harus dilakukan dengan bijak, tanpa melampaui daya dukung ekosistem.
Pendekatan ini juga harus secara cermat mempertimbangkan masyarakat adat dan komunitas lokal yang memiliki pengetahuan mendalam serta ketergantungan terhadap sumber daya alam di wilayah mereka. Pengembangan bioprospeksi, misalnya, tidak hanya ditujukan untuk menciptakan nilai ekonomi, tetapi juga untuk memastikan manfaat dari pemanfaatan sumber daya hayati dapat dibagikan secara adil kepada masyarakat.
“Eksplorasi ilmiah harus berjalan beriringan dengan perhatian terhadap masyarakat yang hidup dan bergantung pada ekosistem tersebut. Karena itu, aspek sosial, kesetaraan, serta pengetahuan masyarakat perlu menjadi bagian dari proses pengembangan biodiversitas,” ungkap Yuliana.
Sementara itu, Project Manager SOLUSI Yayasan KEHATI, Mohammad Korebima, menyebutkan bahwa investasi hijau dalam program percontohan di tiga provinsi ditargetkan mencapai 2,8 juta euro hingga tahun 2028. Pendanaan ini dialokasikan untuk mendukung pengelolaan sekitar 28.000 hektare kawasan, termasuk perlindungan terhadap sejumlah spesies penting seperti lutung perak, tarsius, dugong, dan penyu.
Program SOLUSI sendiri merupakan inisiatif proyek pengelolaan bentang darat dan laut terpadu yang didukung oleh Kementerian PPN/Bappenas dan Pemerintah Jerman melalui GIZ Indonesia & ASEAN. Pelaksanaannya melibatkan kolaborasi antara Landscape Alliance, SNV, dan Yayasan KEHATI, dengan dukungan pendanaan dari International Climate Initiative (IKI).