Pakar Hukum: Perbedaan Pandangan Politik Tak Boleh Jadi Dasar Perampasan Aset
Akademisi Fakultas Hukum Universitas Jayabaya, Said Bakhri, menekankan bahwa perbedaan pandangan politik atau sikap kritis terhadap pemerintah tidak boleh menjadi dasar tunggal perampasan aset.