Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto kembali menggelar penyegaran organisasi di tubuh Kepolisian Republik Indonesia (Polri) melalui rotasi dan mutasi terhadap 88 perwira tinggi (pati) dan perwira menengah (pamen). Perubahan ini meliputi jajaran Markas Besar (Mabes) Polri hingga kepolisian daerah (polda), termasuk Pejabat Utama (PJU) Polda Metro Jaya.
Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2205/X/KEP./2026 tertanggal 2 Oktober 2026 menjadi dasar kebijakan ini, yang mencakup pemberhentian dan pengangkatan jabatan di lingkungan Polri. Pergantian kepemimpinan di Polda Metro Jaya menyasar pucuk pimpinan, jajaran direktur reserse, hingga kepala kepolisian resor kota (kapolresta).
Kapolda dan Wakapolda Metro Jaya Berganti
Perombakan signifikan terjadi pada posisi Kapolda dan Wakapolda Metro Jaya. Komjen Pol Asep Edi Suheri, yang sebelumnya menjabat Kapolda Metro Jaya, kini dipercaya mengemban amanah baru sebagai Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri. Posisinya digantikan oleh Irjen Pol Dadang Hartanto, yang sebelumnya menjabat Kapolda Maluku.
Sementara itu, Wakapolda Metro Jaya Irjen Pol Dekananto Eko Purwono dipromosikan menjadi Kapolda Jawa Timur. Jabatan Wakapolda Metro Jaya kini diisi oleh Brigjen Pol Adex Yudiswan, yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Tindak Pidana Siber (Dirtipidsiber) Bareskrim Polri.
Rotasi Direktur dan Kapolresta di Polda Metro Jaya
Selain posisi pimpinan puncak, rotasi juga menyasar sejumlah posisi strategis lainnya di tingkat direktorat dan wilayah hukum Polda Metro Jaya:
Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum)
Kombes Pol Iman Imanuddin dimutasi menjadi Kabidbingadik Sespim Lemdiklat Polri. Posisinya sebagai Ps. Dirreskrimum Polda Metro Jaya kini dijabat oleh Kombes Pol Imron Ermawan, yang sebelumnya merupakan Pamen Bareskrim Polri penugasan BNN.
Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba)
Kombes Pol Ahmad David dimutasi menjadi Dosen Kepolisian Utama Tk. II Akpol Lemdiklat Polri. Jabatan Dirresnarkoba Polda Metro Jaya kini resmi diemban oleh Kombes Pol Bismo Teguh Prakoso, yang sebelumnya menjabat sebagai Dirreskrimsus Polda Jabar.
Direktorat Reserse Siber (Ditressiber)
Kombes Pol R Bagoes Wibisono dimutasi menjadi Pengawas Penyidikan Kepolisian Madya Tk. II Bareskrim Polri. Posisi Dirressiber Polda Metro Jaya kini diisi oleh Kombes Pol Fian Yunus, yang sebelumnya menjabat sebagai Dirressiber Polda Jabar.
Polresta Bandara Soekarno-Hatta
Kombes Pol Wisnu Wardana dimutasi menjadi Kabidlabfor Polda Bali. Jabatan Kapolresta Bandara Soekarno-Hatta kini dipegang oleh Kombes Pol Handrio Wicaksono, yang sebelumnya menjabat sebagai Kabidlabfor Polda Bali.
Tenggat Pelaksanaan Tugas dan Arahan Mabes Polri
Seluruh perwira yang dirotasi diwajibkan segera melaksanakan tugas di tempat baru paling lambat 14 hari terhitung sejak tanggal penetapan keputusan mutasi.
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir menjelaskan bahwa mutasi merupakan instrumen rutin organisasi untuk menjaga ritme kerja dan profesionalisme personel. “Mutasi ini dilakukan sesuai kebutuhan organisasi sekaligus sebagai bagian dari pembinaan karier dan penyegaran dalam pelaksanaan tugas kepolisian. Setiap personel yang mendapat amanah jabatan baru tentu diharapkan dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, melanjutkan tugas yang sudah berjalan, dan memberikan pelayanan kepolisian yang optimal kepada masyarakat,” ujar Johnny.
Polda Metro Jaya memegang peranan krusial dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di kawasan Metropolitan Jakarta dan sekitarnya. Sebagai pusat pemerintahan, perekonomian, dan dinamika sosial-politik nasional, wilayah hukum Polda Metro Jaya memiliki tingkat kompleksitas kejahatan yang tinggi, mulai dari kejahatan konvensional, narkotika, hingga kejahatan siber.
Melalui pembentukan struktur kepemimpinan baru ini, mutasi berkala yang dilakukan Mabes Polri berfungsi sebagai langkah pembaharuan strategi penegakan hukum. Penunjukan perwira dengan latar belakang teknis yang kuat di bidang kejahatan siber, reserse, dan penanganan wilayah strategis seperti bandara diharapkan mampu menjawab tantangan modernisasi kepolisian, memperkuat pengawasan internal, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di wilayah ibu kota dan daerah penyangganya.