Jakarta – Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar, Bambang Soesatyo (Bamsoet), menekankan pentingnya Indonesia untuk mempertahankan politik luar negeri bebas aktif. Hal ini diperlukan di tengah semakin tajamnya persaingan antara Amerika Serikat dan China, serta menguatnya blok BRICS.
Bamsoet, yang juga merupakan dosen pascasarjana di Universitas Pertahanan, Universitas Borobudur, dan Universitas Jayabaya, menjelaskan bahwa persaingan global kini merambah ke berbagai sektor, termasuk perdagangan, investasi, teknologi, energi, pangan, rantai pasok, hingga pertahanan. Ia berpendapat bahwa Indonesia, dengan posisi geografisnya yang strategis di antara Samudra Hindia dan Pasifik, harus mampu memanfaatkan posisi ini sebagai daya tawar dan kekuatan nasional.
“Indonesia tidak perlu memilih Timur atau Barat. Indonesia harus tetap bebas aktif. Kita dapat bekerja sama dengan Amerika Serikat tanpa menjadi perpanjangan tangan Amerika Serikat, bekerja sama dengan China tanpa kehilangan kewaspadaan dan kedaulatan, serta aktif di BRICS tanpa menutup pintu kepada mitra lainnya. Bebas aktif adalah keberanian untuk berpikir dengan kepala sendiri, berbicara dengan suara sendiri, dan bertindak berdasarkan kepentingan nasional,” ujar Bamsoet dalam keterangannya, Jumat (2/10/2026).
Pernyataan ini disampaikan Bamsoet saat memberikan kuliah Pascasarjana (S2) secara daring untuk Program Studi Damai dan Resolusi Konflik, Fakultas Keamanan Nasional Universitas Pertahanan (Unhan) di Jakarta pada hari yang sama.
Bamsoet, yang juga pernah menjabat sebagai Ketua DPR RI ke-20 dan Ketua Komisi III DPR RI ke-7, menilai bahwa hubungan ekonomi dengan China dan Amerika Serikat sama-sama memiliki nilai strategis. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa pada tahun 2025, ekspor Indonesia ke China mencapai sekitar US$67,04 miliar, sementara impor tercatat sekitar US$87,54 miliar, menghasilkan defisit sekitar US$20,50 miliar. Sementara itu, total perdagangan barang dan jasa antara Indonesia dan Amerika Serikat pada tahun yang sama mencapai sekitar US$50,7 miliar. Angka-angka ini menggarisbawahi pentingnya menjaga hubungan yang seimbang dengan kedua kekuatan ekonomi tersebut, sekaligus memperkuat diversifikasi pasar.
“Masalahnya bukan dengan siapa kita berdagang, tetapi apakah hubungan perdagangan tersebut memperkuat industri nasional atau justru menciptakan ketergantungan. Setiap kerja sama investasi harus menghasilkan nilai tambah di dalam negeri, membuka lapangan kerja, meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mendorong transfer teknologi,” tegas Bamsoet.
Selanjutnya, Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Wakil Ketua Umum/Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini memaparkan bahwa keanggotaan penuh Indonesia di BRICS sejak Januari 2025 harus dimanfaatkan sebagai tambahan ruang diplomasi dan ekonomi. Ia menekankan bahwa BRICS bukanlah pakta pertahanan dan memiliki anggota dengan kepentingan yang beragam.
Menurut Bamsoet, Indonesia dapat memanfaatkan keanggotaannya di BRICS untuk memperluas perdagangan, memfasilitasi pembiayaan pembangunan, serta memperkuat kerja sama di bidang pangan, energi, teknologi, dan kepentingan negara-negara Global South. Hal ini dapat dilakukan sembari tetap menjaga dan memperkuat hubungan dengan mitra lainnya seperti Amerika Serikat, Jepang, Korea Selatan, Australia, Uni Eropa, dan negara-negara Timur Tengah.
“BRICS harus kita gunakan secara strategis. Indonesia masuk BRICS untuk memperbesar ruang gerak diplomasi dan memperjuangkan kepentingan Global South. Kita harus memiliki banyak pintu kerja sama, tetapi kunci dari setiap pintu tersebut tetap berada di tangan Indonesia. Inilah makna otonomi strategis dalam politik luar negeri,” urai Bamsoet.
Ketua Dewan Pembina Perkumpulan Alumni Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran ini menambahkan bahwa politik luar negeri bebas aktif harus didukung oleh ketahanan ekonomi dan pertahanan yang kokoh. Meskipun surplus perdagangan Indonesia sepanjang tahun 2025 mencapai sekitar US$41,05 miliar (ekspor US$282,91 miliar dan impor US$241,86 miliar), surplus tersebut perlu dibarengi dengan penguatan sektor manufaktur, hilirisasi, diversifikasi pasar, serta peningkatan di bidang teknologi, pangan, dan energi.
Lebih lanjut, Bamsoet menyatakan bahwa industri pertahanan nasional juga perlu diperkuat melalui riset, penguasaan teknologi, peningkatan kapasitas produksi, dan kerja sama internasional yang memberikan keuntungan bagi industri dalam negeri.
“Kita tidak mencari musuh, tetapi Indonesia harus memiliki kemampuan melindungi dirinya sendiri. Pertahanan modern bukan semata-mata soal senjata, melainkan juga keamanan siber, data, energi, pangan, teknologi, logistik dan industri strategis. Indonesia harus menjadi negara yang mampu menentukan arah kebijakannya sendiri, bukan negara yang terseret arus persaingan kekuatan besar,” pungkas Bamsoet.