JAKARTA – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan komitmen pemerintah pusat untuk memfasilitasi kebutuhan penanganan banjir bandang di Kabupaten Solok, Sumatra Barat. Dukungan ini difokuskan pada keberlanjutan tanggap darurat, termasuk pekerjaan fisik seperti normalisasi, serta penyediaan alat berat dan personel yang memadai.
Hal tersebut disampaikan Bima Arya usai meninjau Posko Darurat Bencana Hidrometeorologi Banjir Bandang di Kabupaten Solok, Kamis (1/10). Kunjungan ini bertujuan untuk memantau perkembangan situasi terkini di lapangan dan memastikan kebutuhan pemerintah daerah (Pemda) terpenuhi.
“Kesiapsiagaan Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, dan jajaran ini sungguh luar biasa. Kami melihat langkah-langkah taktis di lapangan sudah dilakukan,” ujar Bima dalam keterangan tertulis, Jumat (2/10/2026).
Bima mengapresiasi rencana Pemkab Solok untuk melanjutkan masa tanggap darurat selama tujuh hari ke depan. Menurutnya, keberlanjutan tanggap darurat sangat memerlukan dukungan sumber daya yang memadai agar proses pemulihan dapat berjalan sesuai kebutuhan di lapangan.
“Karena sekilas kami lihat di lapangan memang masih memerlukan banyak sekali kerja-kerja fisik untuk normalisasi. Tentunya dalam fase berlanjutnya tanggap darurat ini kira-kira apakah alat berat cukup, apakah personel cukup. Sejauh mana Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) juga mengalokasikan tenaga dan sumber dayanya,” tutur Bima.
Selain penanganan darurat, Wamendagri meminta Pemkab Solok untuk memetakan langkah antisipasi menghadapi potensi bencana di masa mendatang. Masukan dari para pakar, termasuk opsi relokasi atau penataan kembali fasilitas pemerintahan yang terdampak, perlu dikaji lebih mendalam.
Ia juga menekankan pentingnya Pemda memastikan pelayanan publik tetap berjalan optimal di tengah dampak bencana terhadap sejumlah kantor pemerintahan. Perlindungan dokumen dan arsip penting menjadi prioritas agar tidak menghambat pelayanan kepada masyarakat.
Lebih lanjut, Bima menyoroti perlunya optimalisasi realisasi Transfer ke Daerah (TKD) untuk memberikan dampak positif bagi masyarakat Kabupaten Solok. Koordinasi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah diidentifikasi sebagai kunci untuk mengatasi kendala dan memastikan realisasi anggaran berjalan optimal.
“Kira-kira ada kendala apa saja yang bisa kita atasi, kita koordinasikan dan apakah sudah ada prediksi, persentase yang masih memungkinkan. Karena seperti Pak Bupati sampaikan, TKD kan diperjuangkan bersama-sama tentu ada harapan ini memberikan dampak bagi warga di Kabupaten Solok,” pungkas Bima.
Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Solok menunjukkan bahwa sebagian besar pengungsi telah kembali ke rumah masing-masing. Namun, empat kepala keluarga (KK) masih bertahan di lokasi pengungsian karena rumah mereka mengalami kerusakan berat.
Sebelumnya, banjir bandang di Nagari Batang Barus, Kecamatan Gunung Talang, berdampak pada 570 jiwa. Dari jumlah tersebut, 62 jiwa mengungsi di empat lokasi terpusat, sementara 508 jiwa lainnya memilih mengungsi secara mandiri di area Griya Arosuka dan perkantoran Arosuka.