Revisi UU LLAJ Rampung Awal 2027, Aturan Pajak Aplikator Ojol Masuk
Pemerintah dan Komisi V DPR menargetkan revisi UU LLAJ rampung paling lambat awal 2027, mencakup 83 pasal baru termasuk pengaturan pajak untuk aplikator ojek online.
Pemerintah dan Komisi V DPR menargetkan revisi UU LLAJ rampung paling lambat awal 2027, mencakup 83 pasal baru termasuk pengaturan pajak untuk aplikator ojek online.
DPR menyoroti masalah persinyalan kereta api yang tidak terintegrasi pasca kecelakaan maut antara KRL dan KA Anggrek di Stasiun Bekasi Timur.
Komisi V DPR RI mendesak evaluasi menyeluruh terhadap sarana dan prasarana perkeretaapian usai KNKT merilis temuan kecelakaan KA Argo Bromo Anggrek dan KRL.