Kelompok Houthi dari Yaman mengklaim telah meluncurkan serangan rudal dan pesawat nirawak (drone) ke sejumlah objek vital di Arab Saudi, termasuk Bandara Internasional King Khalid di Riyadh dan kilang minyak Saudi Aramco di Rabigh. Menanggapi hal ini, Pemerintah Arab Saudi mengecam keras eskalasi militer tersebut dan menegaskan haknya untuk mempertahankan kedaulatan negara.
Sebagai respons balasan, pasukan pemerintah Yaman yang didukung koalisi pimpinan Saudi meluncurkan operasi militer berskala besar bertajuk “Fajar Yaman” untuk merebut kembali kawasan yang dikuasai Houthi.
Klaim Tiga Operasi Militer Houthi
Juru Bicara Militer Houthi Yahya Saria mengumumkan pada Senin (5/10/2026) bahwa pihaknya telah melancarkan tiga operasi militer strategis menggunakan kombinasi rudal balistik, rudal jelajah, serta armada drone. Operasi pertama menargetkan Bandara Internasional King Khalid di Riyadh. Operasi kedua menyasar kilang minyak strategis Saudi Aramco di kawasan Rabigh dekat Jeddah. Operasi ketiga diarahkan ke Bandara Abha, Pangkalan Udara Khamis Mushait, Kamp Aqifa di Asir, serta sejumlah lokasi vital di Najran dan Jizan.
Saria juga secara sepihak menyatakan seluruh wilayah udara Arab Saudi sebagai zona operasi militer aktif, dengan pengecualian pada kawasan udara di atas Kota Suci Mekah dan Madinah.
Kecaman Keras dan Tegas Sikap Riyadh
Kementerian Luar Negeri Arab Saudi mengutuk keras serangan terbuka yang menargetkan warga sipil serta sarana ekonomi nasional. Pihak Riyadh secara tegas membantah berbagai klaim kelompok Houthi dan menyoroti bahaya nyata yang ditimbulkan oleh serangan berulang di dekat kawasan pemukiman maupun pusat perekonomian.
Otoritas Saudi mengonfirmasi rentetan serangan Houthi telah menyebabkan korban luka dari kalangan warga sipil serta kerusakan fasilitas publik. “Arab Saudi memiliki hak yang melekat sesuai dengan hukum internasional untuk mempertahankan wilayah, sumber daya, dan kedaulatan, serta mengambil seluruh tindakan yang diperlukan demi melindungi warga negara dan penduduk,” tegas Kementerian Luar Negeri Arab Saudi pada Selasa.
Pemerintah Saudi menilai kelompok Houthi secara konsisten menolak berbagai inisiatif perdamaian dan solusi politik yang diajukan sejak 2014, serta memilih eskalasi militer berkelanjutan yang memperparah krisis kemanusiaan di Yaman.
Peluncuran Operasi Balasan “Fajar Yaman”
Eskalasi serangan ini langsung direspons dengan pengetatan tindakan militer darat. Ketua Dewan Kepemimpinan Presiden Yaman, Rashad Al-Alimi, mengumumkan dimulainya operasi bersama bertajuk “Fajar Yaman” (Dawn on Yemen). Operasi militer ini dirancang untuk merebut kembali Ibu Kota Sanaa, menumbangkan kekuasaan Houthi, dan memulihkan institusi pemerintahan yang sah.
Menyusul pengumuman tersebut, militer Yaman mengonfirmasi keberhasilan awal dengan mengamankan jalur pelayaran strategis Selat Bab El-Mandeb serta kota pelabuhan Mokha, sebelum melanjutkan pergerakan pasukan menuju pesisir barat.
Dinamika konflik kedua pihak terus memburuk sejak 20 Juli 2026, ketika Houthi secara resmi mengumumkan pemblokadean maritim terhadap Arab Saudi sebagai aksi balasan atas pembatasan akses udara dan laut yang diberlakukan koalisi di wilayah kekuasaan kelompok tersebut.
Konflik bersenjata di Yaman membara sejak 2014 saat kelompok Houthi merebut Ibu Kota Sanaa dan menggulingkan pemerintahan sah yang diakui secara internasional. Pada 2015, Arab Saudi membentuk koalisi militer regional untuk mendukung pemerintah Yaman sekaligus membendung peningkatkan pengaruh Houthi di kawasan Teluk.
Selama lebih dari satu dekade, perang ini telah berkembang dari konflik internal menjadi krisis geopolitik dan kemanusiaan berskala luas. Posisi geografis Yaman yang menguasai Selat Bab El-Mandeb, satu di antara jalur pelayaran logistik dan energi terpenting di dunia, menjadikan stabilitas keamanan di negara tersebut berdampak langsung pada pasokan minyak bumi global.
Eskalasi militer pada Oktober 2026 ini menandai kebuntuan diplomasi pasca-gencatan senjata, sekaligus menegaskan bahwa stabilitas keamanan di kawasan Semenanjung Arabia dan Laut Merah masih rentan terhadap gangguan konfrontasi bersenjata.