JAKARTA – Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia, Bambang Soesatyo atau Bamsoet, bersama Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago, menyepakati pentingnya penguatan perlindungan terhadap dunia usaha. Langkah ini diharapkan dapat menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Kepastian hukum, jaminan investasi, keamanan dalam menjalankan usaha, serta stabilitas politik dan keamanan dianggap sebagai fondasi krusial. Elemen-elemen ini diperlukan agar para pelaku usaha memiliki keberanian dalam menanamkan modal dan mengembangkan bisnisnya di Indonesia. Bamsoet dan Djamari Chaniago menekankan bahwa iklim investasi tidak hanya dibangun melalui insentif ekonomi semata.
Pelaku usaha membutuhkan jaminan atas keamanan aset, kelancaran produksi dan distribusi, kepastian hukum, serta kemampuan negara dalam menjaga stabilitas di tengah berbagai gangguan yang berpotensi memengaruhi kegiatan ekonomi. Semakin besar skala investasi yang ditanamkan, semakin besar pula kebutuhan pelaku usaha terhadap kepastian tersebut.
“Dengan adanya jaminan, terutama jaminan investasi, jaminan keamanan dalam berusaha, dan kepastian lainnya, tentu sangat penting untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi sekaligus membangun semangat investasi di dalam negeri. Pengusaha membutuhkan kepastian bahwa modal yang ditanamkan dapat berkembang dalam lingkungan usaha yang aman, stabil, dan memiliki aturan yang jelas,” tegas Bamsoet dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Bidang Politik dan Keamanan KADIN Indonesia Tahun 2026 di Menara Kadin Indonesia, Jakarta, Rabu (30/9).
Bamsoet menuturkan bahwa tantangan yang dihadapi dunia usaha saat ini semakin kompleks. Dinamika ekonomi global berjalan beriringan dengan perubahan geopolitik, gangguan rantai pasok, perkembangan teknologi, hingga potensi ancaman keamanan baru. Kondisi ini membuat daya tarik investasi suatu negara semakin ditentukan oleh kemampuannya dalam memberikan kepastian dan menjaga stabilitas.
“Dunia usaha pada dasarnya membutuhkan kepastian. Ketika investasi masuk dalam jumlah besar dan membangun kegiatan usaha dalam jangka panjang, tentu yang dibutuhkan adalah rasa aman, kepastian hukum, serta jaminan bahwa kegiatan usaha dapat berjalan secara berkelanjutan,” ujar Bamsoet. “Karena itu, aspek politik, keamanan, dan ekonomi harus dilihat sebagai satu kesatuan yang saling memperkuat.”
Pandangan tersebut sejalan dengan penegasan Menko Polhukam Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago. Ia menyebutkan bahwa kekuatan ekonomi akan menjadi salah satu faktor penentu kekuatan bangsa di masa depan. Oleh karena itu, stabilitas politik dan keamanan harus berjalan beriringan dengan penguatan ekonomi nasional.
Djamari menjelaskan bahwa Indonesia memiliki kekayaan alam dan potensi ekonomi yang besar. Namun, potensi tersebut belum otomatis menghasilkan kekuatan ekonomi yang solid apabila tidak didukung oleh situasi politik dan keamanan yang stabil. Negara membutuhkan peran dunia usaha untuk mengolah berbagai potensi tersebut menjadi kegiatan ekonomi produktif, membuka lapangan kerja, meningkatkan penerimaan negara, dan pada akhirnya menyejahterakan masyarakat.
“Kekayaan kita yang begitu banyak tidak mungkin bisa kita kelola sendiri, tidak mungkin bisa kita manfaatkan sendiri tanpa kita menciptakan suasana yang aman. Kekayaan kita perlu, terlebih tentunya, kita lindungi dan kita berikan peluang sebesar-besarnya kepada para pengusaha kita untuk bisa memanfaatkan semua potensi tersebut,” ujar Djamari.
Untuk itu, Djamari membuka ruang bagi dunia usaha untuk menyampaikan secara langsung berbagai persoalan yang berkaitan dengan politik dan keamanan. Masukan dari pelaku usaha dinilai penting agar pemerintah dapat mengetahui hambatan konkret di lapangan dan mencari jalan keluarnya melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga (K/L). Komunikasi langsung ini penting untuk mengidentifikasi persoalan yang sering kali tidak terlihat dari sisi kebijakan pemerintah.
“Jangan ragu-ragu. Sampaikan apa yang kira-kira masih bisa disampaikan kepada saya,” kata Djamari. “Saya akan sepenuhnya mendukung berbagai kepentingan perusahaan dan dunia usaha.”
Djamari menegaskan bahwa politik, keamanan, dan ekonomi merupakan tiga unsur yang tidak dapat dipisahkan dalam membangun ketahanan nasional. Stabilitas politik memberikan kepastian bagi kegiatan ekonomi, keamanan yang kondusif memungkinkan dunia usaha beroperasi secara normal, sementara perekonomian yang kuat turut memperkuat kemampuan negara dalam menjaga stabilitas dan menghadapi berbagai tantangan.
“Antara politik dan keamanan tidak bisa dilepaskan, antara keamanan dengan ekonomi juga tidak bisa dilepaskan, semuanya menjadi satu kesatuan. Bagaimana mungkin ekonomi bisa berjalan dengan baik kalau keamanan tidak bagus?,” kata Djamari. “Bagaimana keamanan juga bisa mantap kalau ekonominya tidak bagus? Maka, keduanya saling mengisi.”
Acara tersebut turut dihadiri Ketua Umum KADIN Indonesia Anindya Bakrie (daring), Waketum Koordinator Taufan EN Rotorasiko, Waketum Junaidi Elvis, Waketum Joverly S Vinood, serta Waketum Reginald FM Engelen.