JAKARTA – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) dan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago menekankan pentingnya penguatan perlindungan terhadap dunia usaha. Keduanya sepakat bahwa langkah ini krusial untuk menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Kepastian hukum, jaminan investasi, serta keamanan dalam menjalankan usaha, ditambah stabilitas politik dan keamanan, merupakan fondasi penting bagi pelaku usaha untuk menanamkan modal dan mengembangkan bisnis di Indonesia. Menurut Bamsoet dan Djamari, iklim investasi tidak bisa hanya dibangun melalui insentif ekonomi semata.
Pelaku usaha juga membutuhkan jaminan keamanan aset, kelancaran produksi dan distribusi, kepastian hukum, serta kemampuan negara dalam menjaga stabilitas di tengah berbagai potensi gangguan. Semakin besar skala investasi, semakin besar pula kebutuhan akan kepastian tersebut.
“Dengan adanya jaminan, terutama jaminan investasi, jaminan keamanan dalam berusaha, dan kepastian lainnya, tentu sangat penting untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi sekaligus membangun semangat investasi di dalam negeri. Pengusaha membutuhkan kepastian bahwa modal yang ditanamkan dapat berkembang dalam lingkungan usaha yang aman, stabil, dan memiliki aturan yang jelas,” tegas Bamsoet dalam keterangannya, Kamis (1/10/2026), usai menghadiri Rapat Koordinasi Bidang Politik dan Keamanan KADIN Indonesia Tahun 2026 di Jakarta.
Bamsoet menuturkan, tantangan dunia usaha saat ini semakin kompleks. Dinamika ekonomi global berjalan beriringan dengan perubahan geopolitik, gangguan rantai pasok, perkembangan teknologi, hingga potensi ancaman keamanan baru. Kondisi ini membuat daya tarik investasi suatu negara semakin ditentukan oleh kemampuannya memberikan kepastian dan menjaga stabilitas.
“Dunia usaha pada dasarnya membutuhkan kepastian. Ketika investasi masuk dalam jumlah besar dan membangun kegiatan usaha dalam jangka panjang, tentu yang dibutuhkan adalah rasa aman, kepastian hukum, serta jaminan bahwa kegiatan usaha dapat berjalan secara berkelanjutan. Karena itu, aspek politik, keamanan, dan ekonomi harus dilihat sebagai satu kesatuan yang saling memperkuat,” kata Bamsoet.
Pandangan ini sejalan dengan penegasan Djamari Chaniago yang menyebut kekuatan ekonomi akan menjadi salah satu faktor penting penentu kekuatan bangsa ke depan. Oleh karena itu, stabilitas politik dan keamanan harus berjalan beriringan dengan penguatan ekonomi nasional.
Djamari menjelaskan bahwa Indonesia memiliki kekayaan alam dan potensi ekonomi yang besar. Namun, potensi tersebut belum otomatis menghasilkan kekuatan ekonomi jika tidak didukung oleh situasi politik dan keamanan yang stabil. Negara membutuhkan dunia usaha untuk mengolah berbagai potensi tersebut menjadi kegiatan ekonomi produktif, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan penerimaan negara, dan kesejahteraan masyarakat.
“Kekayaan kita yang begitu banyak tidak mungkin bisa kita kelola sendiri, tidak mungkin bisa kita manfaatkan sendiri tanpa kita menciptakan suasana yang aman. Kekayaan kita perlu, terlebih tentunya, kita lindungi dan kita berikan peluang sebesar-besarnya kepada para pengusaha kita untuk bisa memanfaatkan semua potensi tersebut,” ujar Djamari.
Menko Polhukam membuka ruang bagi dunia usaha untuk menyampaikan langsung berbagai persoalan terkait politik dan keamanan. Masukan dari pelaku usaha diperlukan agar pemerintah dapat mengetahui hambatan konkret di lapangan dan mencari jalan keluarnya melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Komunikasi langsung ini penting untuk mengidentifikasi persoalan yang sering kali tidak terlihat dari sisi kebijakan pemerintah.
“Jangan ragu-ragu. Sampaikan apa yang kira-kira masih bisa disampaikan kepada saya. Saya akan sepenuhnya mendukung berbagai kepentingan perusahaan dan dunia usaha,” kata Djamari.
Djamari menegaskan, politik, keamanan, dan ekonomi adalah tiga unsur yang tidak dapat dipisahkan dalam membangun ketahanan nasional. Stabilitas politik memberikan kepastian bagi kegiatan ekonomi, keamanan yang kondusif memungkinkan dunia usaha beroperasi normal, sementara perekonomian yang kuat turut memperkuat kemampuan negara menjaga stabilitas dan menghadapi berbagai tantangan.
“Antara politik dan keamanan tidak bisa dilepaskan, antara keamanan dengan ekonomi juga tidak bisa dilepaskan, semuanya menjadi satu kesatuan. Bagaimana mungkin ekonomi bisa berjalan dengan baik kalau keamanan tidak bagus? Bagaimana keamanan juga bisa mantap kalau ekonominya tidak bagus? Maka, keduanya saling mengisi,” pungkas Djamari.
Acara tersebut turut dihadiri oleh Ketua Umum KADIN Indonesia Anindya Bakrie (daring), serta para Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia.