JAKARTA – Pemerintah menyiapkan empat program bantuan sosial (bansos) untuk triwulan IV-2026, mencakup pembukaan rekening bagi masyarakat tidak mampu hingga bantuan subsidi upah, sebagai upaya mendukung daya beli masyarakat.
Program pertama adalah pembukaan rekening bagi warga negara berusia di atas 17 tahun yang termasuk dalam desil 1 hingga 4. Kementerian/lembaga terkait masih menggodok kesiapan program ini.
Kedua, bantuan pangan berupa beras 10 kilogram untuk 3 bulan yang ditujukan bagi 33.244.408 keluarga penerima manfaat. Program yang diperkirakan memakan anggaran Rp17,5 triliun ini direncanakan disalurkan satu kali pada Oktober dan Desember.
Ketiga, pemerintah akan kembali memberikan bantuan subsidi upah dengan alokasi anggaran Rp12 triliun. Bantuan ini diberikan satu kali untuk 3 bulan dengan besaran Rp300 ribu per bulan, menyasar 13,3 juta pekerja.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa pemerintah sedang merinci anggaran untuk setiap program bantuan. Total anggaran untuk bantuan subsidi upah dan bantuan pangan beras mencapai Rp29,5 triliun, sementara anggaran untuk program pembukaan rekening masih dirinci.
Selain itu, pemerintah akan melanjutkan sejumlah program ekonomi pada 2027, termasuk program magang dan diskon iuran BPJS Ketenagakerjaan.
Program magang yang dijalankan Kementerian Ketenagakerjaan akan dilanjutkan untuk 150 ribu peserta, sementara program vokasi untuk 300 ribu peserta.
“Bapak Presiden (Prabowo Subianto) memberikan arahan terkait dengan program-program yang akan diluncurkan ke tahun 2027. Program-program yang sudah dilaksanakan tahun ini dan akan dilanjutkan pada 2027,” ujar Airlangga.
Pemerintah juga melanjutkan pengurangan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 untuk pekerja dengan gaji di bawah Rp10 juta, yang awalnya ditujukan untuk sektor padat karya dan pariwisata, akan diperluas ke seluruh sektor pada 2027 bagi 7,5 juta pekerja.
Penyesuaian nilai penghasilan tidak kena pajak (PTKP) akan disesuaikan dengan inflasi. Insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk pembelian rumah hingga Rp2 miliar juga akan dilanjutkan.
Diskon 50% terhadap iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi peserta Bukan Penerima Upah (BPU) akan dilanjutkan. Pemerintah juga sedang mematangkan penyesuaian besaran bantuan dalam program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) bersama Kementerian Keuangan.
Program baru yang akan dijalankan termasuk Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan bunga 6% untuk pekerja berpenghasilan tetap sekitar Rp17 juta, dengan nilai rumah maksimal Rp500 juta. Fasilitas PPN untuk industri perhiasan dengan logam mulia kadar 99,9 juga akan diatur melalui Peraturan Pemerintah.
Secara terpisah, Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan bahwa pemerintah secara bertahap mengubah skema penyaluran bansos dan subsidi dari barang menjadi uang tunai langsung kepada penerima.
Digitalisasi bansos telah menjangkau 43 kabupaten/kota dan kini diperluas hingga 258 kabupaten/kota untuk memastikan ketepatan sasaran melalui integrasi data dengan teknologi pemerintah (Government Technology/GovTech).
“Ke depan, mungkin dalam 1-2 tahun ke depan, (semua) subsidi itu tidak lagi pada barang, tetapi langsung pada manusia, jadi cash,” ujar Luhut.
Arahan Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya keadilan sosial melalui pemanfaatan teknologi digital. Peluncuran GovTech digitalisasi bansos ditargetkan mulai Oktober 2026, didukung integrasi data antar-kementerian/lembaga berbasis kecerdasan buatan (AI).
Konsolidasi data melibatkan berbagai instansi, termasuk kementerian koordinator, kementerian dalam negeri, sosial, desa, koperasi, hingga BPS, BSSN, dan pemerintah daerah. Sekitar 98% dari 289 juta data kependudukan telah disinkronkan dan saling terhubung melalui sistem berbasis AI.
Seluruh data capaian penyaluran akan disajikan secara real-time dan dievaluasi setiap pekan untuk memantau kendala. Pemerintah juga membuka keterlibatan berbagai pihak, termasuk TNI-Polri dan ASN, sebagai agen Perlinsos untuk menjangkau masyarakat di daerah terpencil.
Luhut berharap seluruh proses konsolidasi dan sinkronisasi data rampung akhir tahun ini agar skema penyaluran bansos dan subsidi berbasis penerima manfaat langsung dapat direalisasikan penuh tahun depan.