Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengonfirmasi alokasi anggaran sebesar Rp 31 triliun untuk program stimulus ekonomi pada triwulan IV tahun 2026. “Iya (Rp 31 triliun) untuk triwulan IV-2026,” ujar Airlangga kepada awak media di kantornya, Jakarta, Senin (5/10/2026).
Pemerintah berupaya memperkuat perekonomian nasional melalui kebijakan yang difokuskan pada perlindungan daya beli masyarakat, perluasan kesempatan kerja, dan keberlanjutan dunia usaha. Program stimulus ini mencakup beberapa inisiatif, di antaranya pembukaan rekening bagi masyarakat tidak mampu dan bantuan subsidi upah.
“Untuk stimulusnya ada bantuan subsidi upah hingga bantuan beras 10 kilogram selama 3 bulan,” tutur Airlangga.
Program pertama adalah pembukaan rekening bagi warga negara berusia di atas 17 tahun yang termasuk dalam desil 1 hingga desil 4. Pemerintah melalui kementerian/lembaga terkait saat ini masih menggodok kesiapan program ini, dengan alokasi anggaran senilai Rp 1,28 triliun.
Kedua, bantuan pangan berupa beras seberat 10 kilogram akan disalurkan kepada 33.244.408 keluarga penerima manfaat mulai Oktober hingga Desember 2026. Program ini direncanakan menggunakan anggaran sebesar Rp 17,5 triliun.
Program ketiga adalah bantuan subsidi upah dengan alokasi anggaran Rp 12 triliun. Bantuan ini akan diberikan satu kali untuk tiga bulan, dengan besaran Rp 300 ribu per bulan, sehingga total menjadi Rp 900 ribu per penerima. Bantuan Subsidi Upah (BSU) ini ditujukan bagi pekerja dengan gaji di bawah Rp 3,5 juta atau di bawah upah minimum provinsi dan kabupaten.
Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Haryo Limanseto, menyatakan bahwa penguatan bauran kebijakan ini mencerminkan kehadiran negara dalam menjaga kesejahteraan masyarakat rentan sekaligus menstimulus sektor penggerak ekonomi utama. Pemerintah berkomitmen memastikan pemulihan ekonomi berjalan inklusif dengan memperkuat proteksi sosial serta mendorong produktivitas sektor riil.
“Berbagai program lanjutan untuk kuartal IV-2026 dan tahun 2027 dirancang terukur untuk menjaga daya beli, memperkuat daya saing pekerja, serta menopang keberlanjutan dunia usaha,” kata Haryo.