Memasuki kuartal IV-2026, pemerintah memantapkan strategi untuk tidak hanya menjaga daya beli masyarakat dari gejolak jangka pendek, tetapi juga membangun fondasi kuat guna mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 6% pada 2027. Langkah awal ini ditandai dengan peluncuran paket stimulus jaringan pengaman sosial pada akhir 2026, yang dirancang untuk bertransisi secara bertahap menjadi program penguatan kapasitas produksi nasional.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan serangkaian program perlindungan sosial jangka pendek untuk kuartal IV-2026. Bantuan tersebut meliputi penyaluran bantuan pangan beras sebanyak 10 kilogram per bulan untuk 33,24 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM), serta Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebesar Rp 300 ribu per bulan selama tiga bulan bagi sekitar 13,3 juta pekerja.
Lebih lanjut, pemerintah memperluas inklusi keuangan dengan memfasilitasi pembukaan rekening bank bagi warga negara berusia di atas 17 tahun yang termasuk dalam kelompok desil 1 hingga 4. Skema ini menandai pergeseran paradigma, di mana bantuan sosial kini terintegrasi langsung dengan perluasan akses terhadap sistem perbankan nasional.
Lompatan Kebijakan Menuju 2027
Bantalan ekonomi yang disalurkan pada pengujung 2026 tidak hanya bersifat konsumtif. Dalam rancangan program ekonomi 2027, stimulus tersebut akan dihubungkan dengan penguatan kapasitas tenaga kerja melalui program magang nasional yang menargetkan 150 ribu peserta, serta pelatihan vokasi bagi 300 ribu orang. Diharapkan, langkah ini dapat mengatasi masalah pengangguran dengan menyelaraskan keterampilan tenaga kerja sesuai kebutuhan industri.
Dari sisi pendapatan pekerja, pemerintah merancang insentif pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 bagi pekerja berpenghasilan di bawah Rp 10 juta per bulan, yang diperkirakan akan menjangkau 7,5 juta tenaga kerja. Insentif ini akan disertai dengan penyesuaian Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).
“Instrumen perpajakan tidak hanya dipandang dari sisi penerimaan negara, tetapi juga sebagai alat untuk menjaga porsi pendapatan tersisa di tangan pekerja agar konsumsi rumah tangga tetap stabil,” ujar Airlangga sebagaimana dikutip Antara, Sabtu (3/10/2026).
Di sektor perumahan, pemerintah berupaya memperluas akses kepemilikan rumah melalui keberlanjutan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) dan skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bersubsidi dengan bunga tetap 6%. Fasilitas KPR ini ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan tetap hingga Rp 17 juta per bulan untuk hunian seharga maksimal Rp 500 juta, guna mengisi celah bagi kelompok masyarakat yang berada di atas batas Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) bunga 5%.
Indikator Makroekonomi dan Kerangka Fiskal APBN 2027
Transformasi kebijakan ini didukung oleh indikator makroekonomi yang menunjukkan tren positif. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekonomi nasional tumbuh 5,29% secara tahunan (year-on-year/YoY) pada triwulan II 2026. Inflasi September 2026 terjaga di angka 3,28% secara YoY, sementara ekspor periode Januari–Agustus 2026 mencapai US$ 193,64 miliar dengan surplus perdagangan sebesar US$ 7,25 miliar.
Purchasing Managers’ Index (PMI) Manufaktur Indonesia kembali naik ke zona ekspansif di level 52,4 pada September 2026. Bank Indonesia juga mencatat pertumbuhan kredit perbankan sebesar 13,65% secara YoY pada Agustus 2026, ditopang kenaikan kredit investasi hingga 25,11%.
Untuk menopang target pertumbuhan 6% pada 2027, pemerintah telah merancang alokasi belanja negara sebesar Rp 4.106,3 triliun dalam APBN 2027 dengan defisit anggaran yang terjaga di level 2,4% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Prioritas anggaran difokuskan pada ketahanan pangan, kemandirian energi, pendidikan, kesehatan, hilirisasi industri, infrastruktur, perumahan, serta pengentasan kemiskinan.
Dengan demikian, rangkaian kebijakan ekonomi yang dimulai pada akhir September 2026 menempatkan bantalan sosial sebagai titik awal untuk mendorong masyarakat menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi nasional melalui peningkatan produktivitas, keterampilan, dan investasi. Pendekatan fiskal ini berbeda dari penanganan gejolak ekonomi sebelumnya yang kerap bertumpu pada bantuan sosial bersifat karitatif untuk menjaga konsumsi. Kini, pembukaan rekening massal, pelatihan vokasi terintegrasi, pembebasan beban pajak bagi pekerja kelas menengah-bawah, hingga fasilitas pembiayaan rumah murah diciptakan sebagai satu kesatuan ekosistem yang bertujuan mengonversi penerima manfaat bantuan (beneficiaries) menjadi tenaga kerja produktif dan wirausaha mandiri, menopang visi Indonesia Emas melalui penguatan struktur kelas menengah yang solid.