JAKARTA – Penunjukan Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dinilai sebagai langkah strategis yang dapat mengakselerasi transformasi kekayaan mineral Indonesia. Potensi besar dari hilirisasi nikel, tembaga, emas, dan bauksit diharapkan dapat menjadi fondasi pembangunan industri baterai, kendaraan listrik, energi surya, hingga industri teknologi dalam negeri.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) Muhammad Sri Wahyudi Suliswanto menyatakan bahwa penggabungan mandat hilirisasi dan transisi energi sangatlah penting. Hal ini mengingat ekspansi industri pengolahan mineral membutuhkan pasokan energi yang masif. Kebijakan industrialisasi dan penyediaan energi harus berjalan beriringan agar tidak justru meningkatkan ketergantungan pada energi fosil.
“Ini sangat strategis karena hilirisasi mineral membutuhkan energi dalam jumlah besar. Tantangannya adalah memastikan tambahan kapasitas industri tidak justru meningkatkan ketergantungan pada energi fosil,” ujar Wahyudi, Minggu (4/10/2026).
Menurut Wahyudi, integrasi kebijakan hilirisasi dan transisi energi dalam satu ekosistem akan memastikan pertumbuhan industri sejalan dengan penyediaan energi yang efisien, andal, dan rendah karbon. Pentingnya integrasi ini semakin relevan mengingat investasi hilirisasi pada Semester I 2026 telah mencapai Rp 300,1 triliun, atau sekitar 29,7 persen dari total investasi nasional.
Perkembangan industri nikel menjadi modal utama dalam agenda ini. Produksi nikel olahan Indonesia melonjak signifikan dari sekitar 22 ribu ton pada 2014 menjadi lebih dari 1,4 juta ton pada 2023, menguasai sekitar 41 persen produksi dunia. Angka ini menunjukkan pergeseran posisi Indonesia dari pemasok bahan mentah menjadi pemain kunci dalam rantai pasok global.
“Pekerjaan berikutnya adalah memastikan nilai tambah semakin banyak tinggal di dalam negeri melalui penguatan industri baterai, transfer teknologi, riset, dan keterlibatan perusahaan nasional,” ungkapnya.
Hilirisasi juga mulai menunjukkan perkembangan pada komoditas mineral lain. Smelter Freeport di Gresik memiliki kapasitas pengolahan 3 juta ton konsentrat per tahun, dengan potensi menghasilkan 800 ribu ton katoda tembaga dan 50 ton emas per tahun. Sementara itu, Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR) Mempawah mampu memproduksi 1 juta ton alumina per tahun.
Wahyudi menambahkan, pengembangan nikel, tembaga, emas, dan bauksit secara simultan dapat memperluas basis industrialisasi Indonesia. Nikel menjadi pondasi pengembangan baterai dan kendaraan listrik, tembaga menopang industri elektronik dan kelistrikan, sedangkan bauksit diarahkan untuk produksi aluminium dan berbagai produk manufaktur.
“Diversifikasi hilirisasi ini penting karena Indonesia tidak boleh hanya bergantung pada satu komoditas. Nikel, tembaga, bauksit, dan emas memiliki rantai nilai yang berbeda dan dapat menjadi fondasi industri manufaktur, elektronik, energi, hingga kendaraan listrik,” jelas Wahyudi.
Posisi Bahlil sebagai Menko sekaligus Menteri ESDM dinilai membuka peluang untuk mengintegrasikan kebijakan pertambangan, energi, hilirisasi, dan investasi dari hulu ke hilir. Integrasi ini diharapkan menghasilkan efek berganda melalui pertumbuhan industri pendukung, penciptaan lapangan kerja, penguasaan teknologi, dan pengembangan kawasan industri.
Guru besar Fakultas Teknik Universitas Brawijaya, Prof. Ir. ING Wardana, turut menilai penyatuan koordinasi hilirisasi dan transisi energi sangat strategis. Kekayaan mineral Indonesia berpotensi menjadi fondasi pembangunan ekosistem energi hijau nasional, sekaligus menciptakan ekosistem industri baru dan lapangan kerja.
“Sangat strategis karena hilirisasi mineral strategis seperti nikel, bausit, dan tembaga bisa membentuk ekosistem produksi energi hijau,” ujar Prof Wardana.
Selain hilirisasi, Prof Wardana menekankan pentingnya kemandirian energi. Ia menyoroti program B50 sebagai langkah awal mengurangi ketergantungan impor solar. Menurutnya, program ini dapat diperkuat dengan pengembangan etanol berbasis bahan baku domestik seperti tebu, singkong, dan jagung.
“Jika program tanam tebu, singkong dan jagung untuk etanol berhasil dan bisa membuat program E20 atau E30 atau E50 berhasil, bersama dengan B50 kita sudah bisa mandiri energi, tidak perlu impor BBM,” tuturnya.
Prof Wardana menilai pengurangan impor energi menjadi indikator utama keberhasilan Menko Bahlil. Indikator lainnya adalah penciptaan lapangan kerja, serta kemampuan Indonesia menyerap dan menguasai teknologi.
“Yang paling utama adalah pengurangan impor energi karena menyedot banyak devisa. Berikutnya adalah pembukaan lapangan kerja, yang ketiga transfer teknologi, baru yang lain-lainnya,” pungkas Prof Wardana.