Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) menyambut baik program Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) 100 Gigawatt peak (GWp) yang dicanangkan Presiden. Namun, HKI menekankan bahwa kesuksesan program ini tidak hanya bergantung pada kapasitas terpasang, melainkan juga pada kesiapan infrastruktur pendukung seperti jaringan, penyimpanan energi, dan sisi permintaan agar energi bersih dapat tersalurkan dan dimanfaatkan secara produktif.
Ketua Umum HKI Akhmad Ma’ruf Maulana menyatakan bahwa target 100 GWp merupakan langkah signifikan yang membutuhkan dukungan bersama. Ia menggarisbawahi pentingnya pertumbuhan pembangkit, jaringan (grid), penyimpanan energi (storage), dan permintaan (demand) sebagai satu sistem yang terintegrasi.
Program PLTS 100 GWp diluncurkan Presiden Prabowo pada 25 Agustus 2026 di Gilimanuk, Bali, diawali dengan 14 PLTS di enam provinsi yang memiliki total kapasitas 5,3 GWp. Program ini merupakan bagian dari upaya Indonesia menuju kemandirian energi.
Ma’ruf menjelaskan bahwa produksi energi surya bersifat fluktuatif. Oleh karena itu, seiring dengan peningkatan skala besar kapasitas PLTS, sistem kelistrikan membutuhkan fleksibilitas. Penguatan transmisi dan distribusi, Battery Energy Storage System (BESS), digitalisasi jaringan, serta pengelolaan beban menjadi kunci untuk menghadapi fluktuasi tersebut.
Ia menambahkan bahwa tantangan utama terletak pada sinkronisasi kecepatan pembangunan keempat elemen tersebut, yaitu pembangkit, grid, storage, dan demand. “Kalau salah satunya bergerak jauh lebih lambat, akan muncul bottleneck. Tantangannya adalah bagaimana empat elemen tersebut direncanakan secara paralel sejak awal,” ujar Ma’ruf.
Industri Perlu Masuk sebagai Sisi Permintaan
HKI melihat kawasan industri memiliki peran strategis sebagai sisi permintaan atau demand side. Kawasan industri menghimpun kebutuhan listrik dalam jumlah besar di wilayah yang terkonsentrasi, sehingga memudahkan pemetaan dan agregasi profil beban, rencana ekspansi, serta kebutuhan energi bersih.
Hal ini menjadi semakin relevan mengingat perusahaan dalam rantai pasok global menghadapi tuntutan pengurangan emisi dan penggunaan energi terbarukan. Ketersediaan energi bersih kini menjadi pertimbangan penting bagi investor dalam menentukan lokasi investasi.
Investor semakin menuntut energi yang andal, kompetitif, dan sumbernya terverifikasi. “Kalau Indonesia mampu menyediakan ketiganya, energi terbarukan dapat menjadi keunggulan untuk menarik investasi industri,” kata Ma’ruf.
HKI menyarankan agar peta pengembangan energi terbarukan terintegrasi dengan peta pertumbuhan industri. Perencanaan bersama antara pemerintah, PLN, pemerintah daerah, pengelola kawasan industri, dan pelaku usaha dapat mencakup lokasi pusat pertumbuhan industri, proyeksi kebutuhan listrik, kesiapan jaringan, serta kebutuhan energi bersih.
Arah integrasi ini telah mulai dibangun melalui Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034. PLN merencanakan pembangunan jaringan transmisi sepanjang 47.758 kilometer sirkuit dan tambahan sistem penyimpanan energi sebesar 10,3 GW, yang terdiri atas 6 GW pumped storage dan 4,3 GW BESS.
Tantangannya adalah memastikan kecepatan pembangunan infrastruktur ini selaras dengan percepatan PLTS menuju 100 GWp dan pertumbuhan pusat-pusat permintaan. “Ini bukan hanya persoalan menambah pasokan. Setiap peningkatan pasokan perlu bertemu dengan jaringan dan permintaan yang tumbuh pada kecepatan yang sebanding. Di sinilah kebijakan energi dan kebijakan industri perlu semakin terhubung,” kata Ma’ruf.
Belajar dari Perkembangan Global
Wakil Ketua Umum HKI Bidang Hubungan Antar Lembaga, Didik Prasetiyono, mengungkapkan bahwa isu serupa menjadi perhatian dalam pembahasan transisi energi global yang ia ikuti di New York pada September 2026, termasuk dalam acara Global Solar and Battery Storage Industry Associations Gathering 2026 dan Third Roundtable on Powering the Renewable Energy Future di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Diskusi di New York menunjukkan bahwa seiring pesatnya perkembangan energi terbarukan, tantangan bergeser dari pembangunan pembangkit menjadi bagaimana energi tersebut dapat disalurkan, disimpan, dan digunakan pada waktu serta tempat yang tepat. “Karena itu, generation, grid, storage, dan demand perlu dilihat sebagai satu sistem,” kata Didik.
Pengalaman negara lain memperkuat pentingnya kesiapan ini. International Energy Agency (IEA) mencatat curtailment pembangkit tenaga surya dan angin di Brasil pada 2025 telah melampaui 20%, dengan sekitar 37 terawatt hour (TWh) energi tidak dapat dimanfaatkan. Curtailment terjadi ketika energi yang tersedia tidak dapat diserap atau disalurkan oleh sistem pada waktu tertentu.
Sementara itu, India pada akhir September 2026 menyetujui Green Energy Corridor Phase III untuk memperkuat sistem transmisi dalam mengintegrasikan energi terbarukan skala besar, sekaligus mengembangkan BESS guna meningkatkan fleksibilitas sistem.
Didik menekankan bahwa pelajaran yang dapat diambil bukanlah memperlambat pembangunan energi terbarukan, melainkan semakin cepat pembangkit dibangun, semakin cepat pula infrastruktur pendukung seperti grid, storage, dan demand perlu dipersiapkan. “Indonesia mempunyai kesempatan untuk merancang semuanya secara paralel sejak awal,” kata Didik.