EL ALAMEIN, Mesir – Empat negara di kawasan Tanduk Afrika, yaitu Mesir, Sudan, Eritrea, dan Somalia, secara resmi menyuarakan penolakan terhadap segala tindakan unilateral yang berpotensi merugikan hak air Mesir dan Sudan atas Sungai Nil. Penegasan ini tertuang dalam Deklarasi Bersama El Alamein yang disahkan pada Minggu (4/10/2026).
Deklarasi tersebut secara khusus menyoroti penolakan terhadap langkah-langkah sepihak terkait pengisian dan pengoperasian Bendungan Raksasa Renaisans Ethiopia (Grand Ethiopian Renaissance Dam/GERD). Pertemuan puncak ini juga menjadi forum konsolidasi penolakan terhadap campur tangan asing di kawasan tersebut.
Pertemuan yang berlangsung di El Alamein ini dihadiri oleh Presiden Mesir Abdel Fattah El Sisi, Ketua Dewan Kedaulatan Transisi Sudan Jenderal Abdel Fattah Al-Burhan, Presiden Eritrea Isaias Afwerki, dan Presiden Somalia Hassan Sheikh Mohamud. Selain isu krusial terkait Sungai Nil, KTT empat pihak ini juga membahas isu stabilitas politik dan kedaulatan negara-negara di Tanduk Afrika.
Tolak Campur Tangan Asing dan Dukung Kedaulatan
Para pemimpin keempat negara sepakat untuk menjaga stabilitas politik serta keutuhan wilayah di Tanduk Afrika. Deklarasi El Alamein secara tegas menolak campur tangan pihak luar dalam urusan internal negara-negara anggota dengan dalih apa pun.
Dalam konteks krisis yang melanda Sudan, KTT ini menegaskan dukungan penuh terhadap kedaulatan, integritas wilayah, serta institusi resmi pemerintah Sudan. Empat negara sepakat untuk menolak pembentukan entitas atau pemerintahan tandingan di Sudan, mendorong proses penyelesaian politik yang dipimpin oleh rakyat Sudan, serta menolak pengerahan dan dukungan terhadap pasukan tentara bayaran di wilayah konflik.
Sementara itu, terkait situasi di Somalia, KTT menyuarakan dukungan mutlak bagi persatuan nasional serta kedaulatan wilayah Mogadishu. Keempat negara juga secara terbuka menolak pengakuan politik maupun dukungan internasional dalam bentuk apa pun terhadap wilayah separatis Somaliland.
Navigasi Laut Merah dan Eskalasi Geopolitik Ethiopia
Di sektor keamanan maritim, KTT menegaskan prinsip kebebasan navigasi internasional dan menyatakan bahwa pengelolaan kawasan Laut Merah merupakan hak eksklusif negara-negara pesisir. Penegasan ini merupakan respons langsung atas upaya Ethiopia, negara tanpa akses laut (landlocked) sejak kemerdekaan Eritrea pada 1993, untuk mengamankan akses maritim.
Pada 1 Januari 2024, Perdana Menteri Ethiopia Abiy Ahmed menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Somaliland untuk menyewa wilayah pesisir guna pembangunan pangkalan militer dan pelabuhan komersial. Langkah ini dikecam oleh Presiden Somalia Hassan Sheikh Mohamud sebagai tindakan ilegal dan pelanggaran berat terhadap hukum internasional.
Eskalasi hubungan antarnegara di kawasan semakin memanas setelah Ethiopia memutuskan hubungan diplomatik dengan Eritrea dan mengusir diplomat Mesir. Langkah drastis Addis Ababa tersebut dipicu oleh peningkatan serangan kelompok oposisi Tigray People’s Liberation Front (TPLF) yang berhasil menguasai infrastruktur strategis di wilayah utara Ethiopia. Pemerintah Ethiopia menuduh Mesir dan Eritrea menyokong gerakan TPLF, tuduhan yang dibantah keras oleh Kairo maupun Asmara.
Menyikapi dinamika keamanan kawasan yang tinggi, keempat pemimpin sepakat untuk mengagendakan pertemuan KTT empat pihak secara berkala guna memperkuat koordinasi pertahanan dan diplomasi regional.
Sengketa pemanfaatan air Sungai Nil telah menjadi titik konflik geopolitik di Afrika Timur selama lebih dari satu dekade. Mesir, yang sangat bergantung pada Sungai Nil untuk kebutuhan air bersih dan irigasinya, mengkhawatirkan pengoperasian bendungan GERD oleh Ethiopia dapat memangkas kuota air tahunannya.
Kebuntuan negosiasi mengenai kesepakatan hukum yang mengikat (legally binding agreement) mendorong Kairo menggalang aliansi strategis dengan negara-negara tetangga Ethiopia. Di sisi lain, geopolitik Tanduk Afrika semakin kompleks akibat ambisi Addis Ababa untuk memperoleh akses langsung ke Laut Merah demi kepentingan ekonomi dan militer.
Langkah Ethiopia merangkul Somaliland memicu kemarahan Somalia, yang kemudian mendorong terbentuknya poros aliansi baru antara Mesir, Sudan, Eritrea, dan Somalia. Pembentukan blok ini bertujuan untuk mengimbangi dominasi pengaruh Ethiopia sekaligus mengamankan koridor perdagangan strategis di Laut Merah.