Fenomena El Nino yang menyebabkan kekeringan dan kemarau panjang tahun ini dilaporkan telah mengganggu transportasi minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO), terutama di Kalimantan Barat. Kondisi ini membuat sungai yang biasanya menjadi jalur utama pengangkutan CPO mengering, sehingga berdampak pada pengisian tangki sawit dan pembelian tandan buah segar (TBS).
Meskipun demikian, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) menyatakan bahwa produksi minyak sawit nasional tahun ini masih relatif terkendali. Direktur Eksekutif Gapki, Mukti Sardjono, menjelaskan bahwa kesiapsiagaan anggota Gapki dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) berhasil mencegah insiden di area konsesi, meskipun kemarau berlangsung lebih lama dari biasanya.
Mukti menambahkan, solusi sementara telah ditemukan dengan memanfaatkan pelabuhan setempat untuk mengatasi kendala transportasi CPO. “Artinya, kinerja industri masih terkendali,” ujar Mukti dalam diskusi di Jakarta, Kamis (01/10/2026).
Dalam diskusi yang sama, Ketua Umum Gapki, Eddy Martono, memprediksi bahwa dampak El Nino terhadap produksi minyak sawit nasional baru akan terasa signifikan pada tahun depan. Produksi sawit diprediksi turun 2,5-3 juta ton di 2027. Penurunan ini disebabkan oleh curah hujan yang rendah dan kemarau panjang yang membuat pemupukan tanaman menjadi kurang efektif. Eddy Martono memperkirakan penurunan produksi tahun ini hanya sekitar 1% karena buah yang terlambat matang akibat kurangnya hujan.
Gapki mengungkapkan bahwa perusahaan perkebunan sawit telah melakukan berbagai upaya kesiapsiagaan karhutla, termasuk membentuk Masyarakat Peduli Api, membuat sekat parit, serta memantau dan memadamkan api baik di dalam maupun di sekitar area konsesi. Perusahaan juga selalu mematuhi peraturan perundang-undangan terkait penyediaan sarana dan prasarana karhutla serta sumber daya manusia.
Lima Solusi Permanen Atasi Karhutla
Pengamat kehutanan dan lingkungan hidup, Petrus Gunarso, mengusulkan lima solusi permanen untuk mencegah terulangnya karhutla di masa depan. Solusi tersebut meliputi:
- Mendorong distribusi dan redistribusi pemanfaatan lahan yang lebih berkeadilan.
- Mempercepat penataan kawasan dan kepastian hak atas ruang.
- Memperkuat konsistensi pengelolaan agraria sesuai prinsip pembangunan nasional.
- Memastikan pemanfaatan ruang berjalan dalam kerangka tata ruang yang terintegrasi.
- Mengelola Indonesia berdasarkan karakteristik pulau dan bentang alamnya dengan mengutamakan kesesuaian lahan, produktivitas, keberlanjutan, dan kesejahteraan masyarakat.
Pemerintah melalui Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menyatakan pengendalian karhutla dilakukan secara terpadu oleh Manggala Agni bersama BNPB, TNI, Polri, BMKG, BPBD, pemerintah daerah, masyarakat, dan dunia usaha. Sebanyak 61 unit armada udara disiagakan untuk mendukung operasi, termasuk patroli dan operasi modifikasi cuaca, serta operasi water bombing.
Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, menambahkan bahwa Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) akan segera dibentuk sebagai solusi jangka panjang karhutla, dengan payung hukum berupa peraturan presiden yang sedang disiapkan. Data Sipongi Kemenhut per 1-30 September 2026 mencatat 28.692 titik hotspot confidence, dengan jumlah terbanyak di Kalimantan Tengah (10.896 titik).