JAKARTA – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono dijadwalkan akan dipanggil oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Senin, 5 Oktober 2026. Pemanggilan ini bertujuan untuk mendalami alasan di balik penghentian pendaftaran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) baru yang merupakan bagian dari program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Wakil Ketua DPR, Saan Mustopa, mengonfirmasi bahwa pemanggilan Sudaryono akan dilaksanakan bersama Komisi IX DPR. Keputusan ini diambil setelah DPR menerima berbagai keluhan dari para mitra BGN terkait moratorium pendaftaran SPPG baru.
“Senin kita akan pastikan hadir,” ujar Saan kepada wartawan di Kompleks DPR/MPR pada Kamis, 1 Oktober 2026. Ia menekankan bahwa DPR ingin segera menyelesaikan persoalan yang dihadapi para mitra BGN agar tidak berlarut-larut.
Saan menambahkan, DPR telah menampung masukan dari para mitra yang disampaikan dalam sebuah audiensi. Meskipun pertemuan tersebut sempat diwarnai ketegangan, DPR berkomitmen untuk memfasilitasi dialog antara para mitra dan Kepala BGN demi mencari solusi terbaik.
“Jadi sekali lagi, pimpinan DPR akan memfasilitasi apa, mereka semua dengan apa, Kepala BGN, Pak Sudaryono. Jadi kita sudah jadwalkan itu ya,” jelas Saan.
Audiensi Memanas
Sebelumnya, sejumlah mitra BGN terlibat perdebatan dengan pimpinan DPR saat menggelar audiensi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis, 1 Oktober 2026. Para mitra mendesak DPR untuk segera menjadwalkan pemanggilan Kepala BGN, Sudaryono.
Audiensi tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Saan Mustopa, Cucun Ahmad Syamsurijal, dan Wakil Ketua Komisi IX DPR Putih Sari. Pertemuan dimulai sekitar pukul 13.30 WIB.
Dalam pertemuan itu, beberapa mitra BGN menyampaikan keluhan terkait pelaksanaan program MBG. Mereka mengeluhkan bahwa dapur yang mereka kelola terkena kebijakan penghentian sementara atau ‘suspend’ sebagai dampak dari kasus keracunan yang terjadi dalam program tersebut.
Para mitra BGN juga menyatakan keberatan atas kebijakan BGN, mengklaim mengalami kerugian finansial hingga Rp 2 miliar. Saan Mustopa menyatakan DPR akan menampung semua keluhan tersebut. Namun, beberapa mitra merasa penjelasan yang diberikan belum sepenuhnya menjawab permasalahan yang mereka hadapi.
Suasana audiensi sempat memanas ketika beberapa mitra BGN saling menyela dan menyampaikan keluhan mengenai kerugian yang mereka alami. Akhirnya, Saan Mustopa menutup audiensi dan memastikan bahwa DPR akan memanggil Sudaryono pada Senin, 5 Oktober 2026.
“Kami dari pihak DPR akan berusaha semaksimal mungkin, akan berkomitmen untuk berusaha membantu apa yang menjadi hak-hak dari kawan-kawan semua,” kata Saan. “Jadi, saya tadi sudah pastikan nanti sudah diminta untuk diagendakan untuk bisa ketemu. Mudah-mudahan nanti kita bisa selesaikan dengan baik ya. Jadi apa yang menjadi masalah itu bisa terselesaikan dengan baik.”