JAKARTA – Pemerintah telah menyiapkan serangkaian strategi komprehensif untuk menghadapi musim paceklik yang dipicu oleh kemarau panjang. Kondisi ini berpotensi menekan produksi pangan nasional dan menyebabkan kenaikan harga, khususnya pada komoditas beras.
Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan atau Zulhas menyatakan bahwa stok pangan Indonesia saat ini dalam kondisi relatif aman. Ia bahkan optimistis Indonesia akan mencatat surplus beras pada tahun 2025, di tengah tekanan produksi pangan global.
“Ya kita bersyukur ya, walaupun kadang-kadang masih ada yang meragukan gitu. Di tengah dunia yang kekurangan makan itu, masih banyak yang kelaparan bahkan, beberapa negara mengalami kelaparan. Kita, tahun 2025 kita surplus,” ujar Zulhas dalam program #ZulhasBikinJelas, Selasa (15/9/2026).
Menurutnya, Indonesia diproyeksikan surplus beras sebesar 4,2 juta ton pada 2025, berbanding terbalik dengan tahun 2024 yang masih harus mengimpor 4,5 juta ton. “Beras itu kita surplus 4,2 juta. Padahal tahun 2024 kita masih impor 4,5 juta lho. Impor 4,5 juta, tapi tahun 2025 kita sudah surplus 4,2 (juta),” terangnya.
Zulhas mengakui bahwa musim kemarau tetap menjadi tantangan tersendiri karena produksi pertanian tidak akan sebesar saat musim hujan. Ketersediaan air yang terbatas berpotensi menurunkan produktivitas lahan.
“Jadi barang kita banyak, beras kita banyak. Itu kita syukuri dulu,” kata Zulhas.
Ia menambahkan, di tengah gejolak geopolitik, perang di berbagai belahan dunia, potensi penutupan Selat Hormuz, serta kelangkaan dan kekeringan yang melanda beberapa negara, Indonesia masih memiliki kelebihan pasokan pangan. “Kita masih lebih ya,” imbuhnya.
Zulhas menegaskan bahwa pemerintah serius menyikapi stok pangan pada musim paceklik, mengingat produktivitas yang menurun akibat sungai dan lahan yang mengering. Meskipun beberapa petani telah menggunakan pompa air, Zulhas mengakui bahwa jumlah produksi yang dihasilkan tidak akan maksimal seperti pada musim penghujan.
“Tentu supply and demand. Kalau supply-nya kurang, permintaannya kan tetap, pasti harga naik ya,” jelas Zulhas.
Bantuan untuk Masyarakat Rentan
Untuk merespons potensi kenaikan harga pangan, pemerintah telah merancang sejumlah langkah. Salah satunya adalah penyaluran bantuan beras kepada masyarakat yang masuk dalam kelompok ekonomi terbawah.
Zulhas menjelaskan bahwa masyarakat pada desil 1 hingga 4 dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) menjadi prioritas perhatian ketika harga pangan mengalami kenaikan. Bantuan ini juga mencakup petani dan nelayan yang pendapatannya menurun saat memasuki musim paceklik.
“Petani juga kalau lagi paceklik nggak bisa beli beras. Nelayan itu yang 103 (Nilai Tukar Nelayan) kan nggak bisa beli beras,” ujar Zulhas.
Ia menambahkan, para nelayan dengan nilai tukar 103 tidak memiliki pendapatan yang cukup untuk membeli beras. “Nah, yang desil 1 sampai desil 4 ini kita berikan beras rapel 30 kilo untuk Oktober, November, Desember,” jelasnya.
Bantuan ini merupakan kelanjutan dari program yang telah diberikan untuk periode Juli, Agustus, dan September. Dengan demikian, total bantuan beras yang diterima masyarakat adalah 60 kilogram selama enam bulan. “Sebelumnya kita sudah kasih juga Juli, Agustus, September 30 kilo. Sudah. Sudah nih. Jadi sekarang ditambah lagi untuk Oktober, November, Desember 30 kilo lagi,” pungkas Zulhas.
Pemerintah Banjiri Pasar dengan Beras SPHP
Selain memberikan bantuan langsung kepada masyarakat yang tidak mampu membeli beras, pemerintah juga menyiapkan intervensi pasar bagi masyarakat yang masih mampu membeli namun mengalami penurunan daya beli akibat kenaikan harga.
Zulkifli menyatakan bahwa pemerintah akan membanjiri pasar dengan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Sebanyak 1 juta ton beras telah disiapkan untuk program ini.
“Ada juga saudara kita tadi mampu beli, tapi daya belinya turun karena harga naik. Tapi begini, jadi untuk tadi yang bisa beli, ibu-ibu rumah tangga, saudara-saudara kita yang bisa beli ya, tapi pendapatannya menurun atau harganya naik tadi, makanya ini pasar kita banjiri,” kata Zulhas.
“Saya sudah putuskan hari Senin, Bapak Presiden (Prabowo Subianto) sudah setuju, ya 1 juta ton,” sambungnya.
Beras SPHP ini akan dijual dengan harga Rp 12.000 hingga Rp 12.500 per kilogram. Untuk kemasan 5 kg, masyarakat akan membayarnya sekitar Rp 60.000 hingga Rp 62.500.
“Itu beras pemerintah beli harganya Rp 14.000 tapi jualnya Rp 12.000 sampai Rp 12.500, itu subsidi,” jelas Zulhas.
Antisipasi Harga Pakan Ternak hingga Lelang Beras Turun Mutu
Dampak musim kemarau tidak hanya dirasakan pada komoditas beras. Produksi jagung, yang merupakan bahan utama pakan ternak, juga berpotensi mengalami penurunan. Untuk mengantisipasi kenaikan harga pakan, pemerintah akan menyalurkan stok jagung Bulog kepada peternak kecil.
“Nah, ada lagi musim kemarau ini ternak. Telur ayam itu, jagungnya kan produksinya turun,” kata Zulhas.
“Nah, kita stok Bulog ada 150.000 ton kita juga minta segera dilelang untuk diberi kepada peternak-peternak yang kecil tadi sehingga nanti harga pakannya tidak naik karena kelangkaan jagung misalnya. Itu yang ketiga,” sambungnya.
Pemerintah juga akan memanfaatkan sebagian stok beras cadangan pemerintah (CBP) yang tersedia untuk membantu menjaga harga bahan baku bagi pelaku usaha kecil, khususnya yang membutuhkan tepung beras.
“Yang keempat, beras kita itu karena banyak sekali stoknya ya, 5 juta-5 juta tentu ada yang turun mutunya. Nah ini saya minta dilelang segera agar nanti pengusaha-pengusaha kecil yang jualan kue, untuk tepung,” ujar Zulhas.
Zulkifli menyebutkan sekitar 380.000 ton beras akan dilelang dengan harga lebih murah. Lelang terbuka ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan tepung beras nasional.
“Karena kalau dia beli harga beras mahal, tepungnya mahal. Dilelang harganya mungkin Rp 11 ribuan agar nanti yang dagang kue tepung berasnya jadi murah,” kata Zulhas.
Langkah ini telah dilaporkan dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto dan mulai dijalankan bulan ini. Proses lelang ini juga merupakan upaya menghentikan impor beras pecah khusus industri tepung yang telah berlangsung sejak tahun lalu. “Jadi sudah jalan bulan ini. Gitu. Itu untuk mengatasi kebutuhan jangka pendek ini,” ungkap Zulhas.
Perluasan Sawah Menjadi Strategi Jangka Panjang
Selain langkah jangka pendek, pemerintah juga tengah menyiapkan strategi jangka panjang untuk memperkuat ketahanan pangan nasional. Salah satunya melalui perluasan dan perlindungan lahan sawah.
Zulkifli menilai luas lahan sawah perlu dijaga karena sebagian lahan pertanian terus beralih fungsi menjadi kawasan permukiman maupun industri.
“Sawah kita kan berkurang terus. Ada jadi rumah, ada jadi pabrik,” tutur Zulhas.
“Nah ini kita sudah putuskan ada lahan sawah yang tidak berubah lagi, sudah selesai kemarin. Nah, yang kedua, menambah luasan lahan,” sambungnya.
Salah satu kawasan yang disiapkan untuk mendukung produksi pangan adalah Wanam di Papua Selatan. Pemerintah berupaya meningkatkan produksi beras di wilayah tersebut agar kebutuhan masyarakat Papua tidak sepenuhnya bergantung pada pasokan dari daerah lain.
“Itulah termasuk misalnya di Papua kita bikin kan Wanam yang orang banyak protes. Saya juga heran ya, kalau di Papua itu kan kalau beli beras kan dari Jawa, tentu ongkosnya mahal sekali,” kata Zulhas.
Zulhas berharap rencana produksi pangan di Wanam dapat menekan harga beras, sehingga warga di sana bisa mendapatkan beras dengan harga yang jauh lebih terjangkau. “Maka kita mati-matian agar di sana bisa swasembada, gitu. Nah itu perluasan, ya,” jelas Zulhas.
Dorong Varietas Baru dan Mekanisasi
Peningkatan produktivitas juga menjadi fokus strategi pemerintah. Zulhas mengungkapkan bahwa Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) sedang meneliti pengembangan varietas padi baru yang memiliki produktivitas lebih tinggi.
“Ketiga, sekarang BRIN melakukan penelitian. Perlu ada varietas-varietas baru. Misalnya kalau kita kalau Vietnam-Thailand tuh saya dengar itu bisa 8-10 ton per hektare ya, kita kan rata-rata baru 5 sampai 6. Nah ini kalau varietasnya baru, kita bisa tingkatkan ini,” kata Zulhas.
“Mungkin kita juga bisa naik 6, 7, 8 itu bahkan lahannya tetap tapi produksi bisa naik. Varietas-varietas baru dikembangkan oleh BRIN ya. Banyak yang kita lakukan itu,” tambahnya.
Pemerintah juga mendorong mekanisasi pertanian untuk meningkatkan efisiensi produksi. Zulhas membandingkan proses penanaman padi secara tradisional dengan penggunaan mesin.
“Kemudian mekanisasi. Karena kalau masih pakai tradisional, nanam padi 1 hektare satu orang itu 24 hari,” ujar Zulhas.
“Kalau saya sendiri nanam padi 1 hektare (selama) 24 hari. Tapi kalau pakai mesin, satu mesin 1 hari (menjadi) 24 hektare,” sambungnya.
Selain mekanisasi, pemerintah juga menekankan pentingnya efisiensi penggunaan pupuk dan air. Menurut Zulhas, teknologi pertanian perlu terus dikembangkan guna menekan biaya produksi sekaligus meningkatkan produktivitas. “Kalau kita kan masuk air, hilang. Nah itu tentu pupuknya boros. Bayangkan kita ngeluarin pupuk 9,5 juta pupuk. Produksi kita 33-34 juta. Artinya 3 kilo beras lebih, pupuknya hampir 1 kilo. Nah, itu kan mahal sekali,” pungkasnya.