Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 6% pada tahun 2027 dan 8% pada 2029. Target ambisius ini dinilai krusial untuk mengoptimalkan momentum bonus demografi yang diperkirakan akan berakhir dalam satu dekade ke depan.
Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Juda Agung menjelaskan bahwa Indonesia saat ini masih berada dalam fase bonus demografi, di mana jumlah penduduk usia produktif lebih besar daripada usia non-produktif. Kondisi ini perlu dimanfaatkan secara maksimal melalui peningkatan produktivitas, percepatan pertumbuhan ekonomi, dan penciptaan lapangan kerja yang luas.
Menurut Juda, jika pertumbuhan ekonomi hanya berkisar 5%, Indonesia berisiko terperangkap dalam kategori negara berpendapatan menengah atau middle income trap. “Artinya apa? Kita bisa tua sebelum kaya. Jadi angka 6% tahun depan, 8% di 2029 ini adalah sebuah visi yang memang harus kita capai di periode yang gak terlalu lama lagi,” ujar Juda dalam Media Gathering Kementerian Keuangan di Bogor, Kamis (1/10/2026).
Untuk keluar dari jebakan tersebut dan naik kelas, dorongan terhadap produktivitas menjadi kunci utama, yang salah satunya dapat dicapai melalui penciptaan lapangan kerja. Dengan tersedianya lapangan kerja, potensi generasi muda dapat terserap maksimal dalam kegiatan ekonomi, sehingga bonus demografi benar-benar berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional.
Juda menambahkan bahwa dari sisi fiskal, pemerintah harus menjaga ruang fiskal tetap prudent. Penerimaan negara perlu didorong secara optimal, sementara belanja harus lebih berkualitas. “Inilah kita memasuki 2027 dengan tantangan yang ada,” tuturnya.
Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027, fokus pemerintah diarahkan pada tiga aspek utama: pertumbuhan, perlindungan, dan transformasi ekonomi.
Upaya mendorong pertumbuhan ekonomi akan dilakukan melalui peningkatan daya beli masyarakat, stimulus investasi, serta hilirisasi dan industrialisasi. Sementara itu, aspek perlindungan difokuskan pada penjagaan daya beli masyarakat, terutama kelompok menengah ke bawah, melalui program perlindungan sosial, stabilisasi harga pangan dan energi, serta pengendalian inflasi.
Transformasi ekonomi akan digenjot melalui hilirisasi. Pemerintah menyadari bahwa ketergantungan pada ekspor komoditas sumber daya alam dalam bentuk mentah tidak dapat dipertahankan dalam jangka panjang. “Kita harus mendorong hilirisasi, industrialisasi dari perekonomian kita. Oleh sebab itu, penguatan sumber daya manusia, penguatan infrastruktur fisik, dan penguatan reformasi institusi, itu harus kita lakukan di tahun depan,” pungkas Juda.