Tiga pemerintah daerah, yakni dari Mempawah, Rote Ndao, dan Aceh Utara, telah mengajukan usulan pembangunan Sekolah Rakyat. Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono menyatakan kesiapan untuk mengawal langsung proses ini demi percepatan realisasi. Agus menekankan bahwa ketersediaan lahan yang memenuhi syarat merupakan ketentuan mutlak yang tidak dapat ditawar dalam pengajuan pembangunan Sekolah Rakyat permanen.
“Mulai dari sertifikatnya, konturnya landai, airnya, sumber airnya bagus. Terus kemudian listriknya juga oke. Termasuk jalan masuk untuk ke sekolah itu juga besar karena untuk pembangunan,” jelas Agus dalam keterangannya pada Kamis (1/10/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan Agus saat menerima audiensi dari Bupati Mempawah Erlina, Bupati Rote Ndao Paulus Henuk, dan Bupati Aceh Utara Ismail A. Jalil di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta Pusat.
Agus menilai kesiapan lahan menjadi salah satu aspek krusial yang harus dipastikan oleh pemerintah daerah. Selain kelengkapan administrasi dan surat-surat, lahan yang diajukan juga harus memenuhi berbagai kriteria teknis untuk mendukung pembangunan serta operasional Sekolah Rakyat.
Ia menegaskan bahwa Sekolah Rakyat dirancang sebagai bagian dari upaya negara untuk memutus mata rantai kemiskinan melalui intervensi yang komprehensif. Melalui program ini, anak-anak dari keluarga miskin akan mendapatkan akses pendidikan dan fasilitas pendukung, sementara keluarga mereka akan menerima intervensi pemberdayaan.
Agus menambahkan bahwa Presiden Prabowo Subianto memiliki keinginan agar negara hadir dalam merawat dan mengurus anak-anak dari keluarga di bawah garis kemiskinan untuk memberikan kesempatan pendidikan. Hal ini diharapkan dapat membuka jalan bagi peningkatan kesejahteraan keluarga mereka.
Selain pendidikan bagi anak, orang tua siswa yang memenuhi kriteria asesmen juga akan mendapatkan Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi (PPSE) serta dukungan perbaikan rumah.
“Jadi ini komprehensif. Anaknya disekolahkan, orang tuanya diberdayakan, rumahnya diperbaiki,” ujarnya.
Di sisi lain, Bupati Rote Ndao Paulus Henuk menyampaikan bahwa pemerintah daerahnya kini tengah menyiapkan lahan seluas 17,6 hektare untuk mendukung pembangunan Sekolah Rakyat.
“Kita punya sekarang yang tersedia lahannya itu 17,6 hektare. Kami punya lahan ini, kami serahkan semua. Sisanya itu kita bikin integrated farming,” ungkap Paulus.
Sebelumnya, Kabupaten Rote Ndao telah mengajukan lahan Sekolah Rakyat pada tahun 2026, namun luasan lahan yang disediakan dinilai belum mencukupi. Oleh karena itu, pemerintah daerah kembali mengajukan lahan yang lebih luas.
Hal serupa juga terjadi pada Kabupaten Mempawah yang pengajuan lahannya sebelumnya ditolak karena kurang sesuai. Kini, pemerintah Kabupaten Mempawah juga telah mengajukan lahan baru.
Senada dengan itu, Bupati Aceh Utara Ismail A Jalil berharap Sekolah Rakyat di wilayahnya dapat menjadi perhatian dan menyasar masyarakat yang benar-benar membutuhkan. “Kami berharap menjadi prioritas jadi betul tepat sasaran,” ucap Ismail.
Ia menyampaikan bahwa Aceh Utara masih menghadapi tantangan kemiskinan dan stunting. Berdasarkan data yang disampaikan pemerintah daerah, angka kemiskinan di Aceh Utara mencapai 24,37 persen, sementara angka stunting tercatat 32,4 persen.
Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan pentingnya intervensi yang menyasar anak-anak dari keluarga miskin sekaligus memperkuat pemberdayaan keluarga.
Melalui Sekolah Rakyat, pemerintah pusat dan pemerintah daerah diharapkan dapat memperkuat kolaborasi dalam memastikan anak-anak dari keluarga miskin memperoleh akses pendidikan yang layak. Sementara itu, orang tua mendapatkan dukungan untuk meningkatkan kondisi sosial dan ekonomi keluarga.