Presiden Prabowo Subianto secara resmi melantik Syahganda Nainggolan sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Republik Indonesia. Upacara pelantikan dilaksanakan di Istana Negara, Jakarta, pada Jumat, 2 Oktober 2026.
Pelantikan Syahganda menandai adanya rotasi kepemimpinan di lembaga komunikasi strategis negara tersebut. Sebelumnya, posisi Kepala Bakom RI dijabat oleh Muhammad Qodari yang dilantik Presiden Prabowo pada April 2026 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 52/P Tahun 2026.
Dalam acara yang sama, Presiden juga melantik Fadli Tri Hartono sebagai Wakil Kepala Bakom RI, serta beberapa anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres). Prosesi pelantikan diawali dengan pembacaan Keputusan Presiden, dilanjutkan dengan pengambilan sumpah jabatan yang dipandu langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.
Para pejabat yang dilantik mengucapkan sumpah, “Bahwa saya akan setia kepada UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara.” Presiden Prabowo kemudian melanjutkan bagian akhir sumpah terkait komitmen pelaksanaan tugas dan tanggung jawab integritas jabatan.
“Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab,” tegas Presiden yang disambut pengulangan sumpah oleh pejabat terkait. Acara resmi ini ditutup dengan penandatanganan berita acara pengambilan sumpah jabatan oleh pejabat baru dan Presiden Republik Indonesia.
Penguatan Strategi Komunikasi Negara
Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI adalah lembaga yang dibentuk untuk mengonsolidasikan komunikasi publik, menyelaraskan narasi kebijakan strategis negara, serta memastikan transparansi diseminasi informasi program pemerintah kepada masyarakat secara tepat dan akuntabel.
Penunjukan Syahganda Nainggolan, yang memiliki latar belakang sebagai aktivis dan pengamat sosial-politik, diharapkan dapat memperkuat efektivitas jembatan komunikasi antara Istana dan masyarakat luas. Langkah ini dipandang sebagai bentuk konsolidasi internal pemerintah dalam merespons dinamika informasi publik yang kian kompleks.
Lembaga ini bertugas mengonsolidasikan komunikasi publik, menyelaraskan narasi kebijakan negara, serta mengoptimalkan diseminasi informasi program-program pemerintah kepada masyarakat secara transparan dan akuntabel. Pembentukan serta penguatan lembaga ini menjadi prioritas dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto guna merespons tantangan informasi di era digital yang bergerak cepat.
Penunjukan Syahganda Nainggolan, seorang aktivis senior dan pengamat sosio-politik yang dikenal kritis terhadap berbagai isu kebangsaan, menandai babak baru dalam strategi komunikasi Istana. Pergantian kepemimpinan dari Muhammad Qodari, yang menjabat sejak April 2026, mencerminkan langkah konsolidasi internal pemerintah untuk memperkuat efektivitas penyampaian pesan-pesan strategis negara, mempererat jembatan komunikasi antara pemerintah dan publik, serta memastikan keterbukaan informasi yang adaptif terhadap dinamika sosial politik nasional.