Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI telah menetapkan target ambisius untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 6% dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027. Target ini dicanangkan memasuki tahun ketiga pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, didukung oleh pertumbuhan ekonomi yang telah mencapai 5,45% pada semester I-2026.
Untuk mewujudkan target pertumbuhan yang lebih tinggi ini, pemerintah menyadari bahwa belanja APBN saja tidak cukup. Peningkatan investasi, penguatan ekspor, akselerasi industrialisasi, dan penciptaan lapangan kerja menjadi pilar-pilar penting yang akan digenjot.
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, menyatakan bahwa kesepakatan target 6% ini merupakan langkah strategis untuk memperbesar skala ekonomi nasional. “Target 6% dibutuhkan sebagai jembatan untuk memperbesar kue ekonomi kita. Dengan skala ekonomi lebih besar, kita harapkan mayoritas rakyat mendapatkan manfaat dan aktivitas produksi dan konsumsi,” ujar Said dalam Rapat Paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (29/9/2026).
Said menekankan bahwa pencapaian target 6% memerlukan peningkatan signifikan dalam investasi dan nilai tambah ekspor. Ia juga menyoroti pentingnya perbaikan iklim investasi untuk menggugah peran sektor swasta. “Badan Anggaran dan pemerintah bersepakat untuk memperbaiki iklim investasi, strategi penataan ease of doing business secara lebih progresif dan terukur. Sebab, tidak mungkin mengandalkan pertumbuhan ekonomi 6% dengan hanya kekuatan APBN. Itulah sebabnya penting melibatkan peran swasta dalam pembangunan,” tegasnya.
Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, menambahkan bahwa APBN akan terus dioptimalkan sebagai instrumen pendukung pertumbuhan ekonomi, sembari menjaga kesehatan fiskal. “APBN kita terus arahkan supaya terus menumbuh, APBN menumbuhkan, APBN melindungi, namun APBN juga kredibel dan sehat untuk menjalankan perannya menumbuhkan dan melindungi tersebut,” jelas Suahasil.
Suahasil memandang pertumbuhan ekonomi semester I-2026 sebesar 5,45% sebagai indikator positif bahwa kegiatan ekonomi masih berjalan. “Di sisi lain domestik kita sangat kuat, pertumbuhan kita masih berjalan baik, pertumbuhan yang berjalan baik 5,45% berarti kegiatan ekonomi itu bekerja, transaksi berjalan, pajak terlihat. Pajak terlihat ada pertumbuhan. Lalu kemudian inflasi dapat kita tangani. Ini semua adalah modal kita untuk terus menciptakan employment tadi dan juga modal kita untuk terus bisa melakukan ekspor ke pasar dunia,” paparnya.
Salah satu sasaran utama dalam APBN 2027 adalah penciptaan lapangan kerja. Pemerintah menargetkan terciptanya 2,57 juta hingga 3,49 juta lapangan kerja baru, dengan proporsi pekerjaan formal sebesar 40,81% dan tingkat pengangguran terbuka diharapkan berada di kisaran 4,30%-4,87%.
Namun, Direktur Eksekutif CORE Indonesia, Mohammad Faisal, mengingatkan perlunya melihat kualitas pertumbuhan ekonomi. Ia mengemukakan bahwa meski angka pertumbuhan di atas 5% cukup tinggi, masih terdapat persoalan terkait daya beli, pendapatan masyarakat, penciptaan lapangan kerja, serta kesenjangan antar sektor. “Walaupun pertumbuhan ekonominya lebih tinggi, ya, memang masih kualitasnya yang menjadi persoalan. Apa saja? Yaitu dari terutama kesenjangan dalam hal pendapatan, dalam hal daya beli, dalam penciptaan lapangan pekerjaan, ya, dan kesenjangan juga antar sektornya,” kata Faisal.
Faisal secara spesifik menyoroti peningkatan lapangan pekerjaan formal. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi belum diikuti oleh peningkatan pekerjaan formal yang signifikan. “Pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi tidak lantas membuat jumlah lapangan pekerjaan formal, ya formal ini ya saya sebut ya, bukan cuman lapangan pekerjaan tumbuh secara sesignifikan pertumbuhan ekonominya, gitu. Dan itu berpengaruh akhirnya ke tingkat pendapatan, ya, tingkat upah, tingkat pendapatan, dan daya beli tadi,” jelasnya.
Senada dengan itu, Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda, juga menyoroti pelemahan daya beli yang berdampak pada permintaan industri dan penciptaan lapangan kerja. “Saya melihat, perekonomian Indonesia selama dua tahun pemerintahan ini mengalami pelemahan dari berbagai aspek. Aspek daya beli, mengalami pelemahan cukup signifikan. Mulai dari pelemahan indeks keyakinan konsumen, hingga akhirnya mempengaruhi sektor produksi manufaktur. Pada akhirnya, PHK yang masif menjadi PR pemerintah dua tahun terakhir,” kata Huda.
Huda juga berpendapat bahwa besaran investasi perlu dievaluasi dari kemampuannya menyerap tenaga kerja. Ia menilai kenaikan investasi belum tentu menghasilkan pekerjaan dalam jumlah yang sebanding, terutama jika investasi tersebut hanya bersifat relokasi. “Karena daya beli masyarakat melemah, investasi yang masuk (diklaim meningkat) akhirnya juga tidak berkualitas dalam menyerap tenaga kerja. Saya justru melihat investasi yang tercipta karena ‘pindah’ tempat bukan investasi yang masuk dari luar negeri. Makanya, banyak daerah klaim investasi masuk, tapi banyak juga daerah yang terkena PHK massal,” ujarnya.
Dengan target pertumbuhan ekonomi 6% pada 2027, pemerintah tidak hanya dituntut untuk mempercepat pertumbuhan. APBN 2027 juga menempatkan penciptaan pekerjaan formal, investasi, ekspor, dan peningkatan kesejahteraan sebagai sasaran yang harus selaras dengan laju pertumbuhan ekonomi.