Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memaparkan strategi komprehensif untuk menyehatkan keuangan dan meningkatkan kualitas pelayanan BPJS Kesehatan hingga tahun 2027. Paparan ini disampaikan dalam Rapat Terbatas (Ratas) bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Senin (28/9/2026).
Ratas tersebut merupakan tindak lanjut dari kesepakatan bersama Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar mengenai persetujuan suntikan dana sebesar Rp 20 triliun. Dana ini dialokasikan untuk menstabilkan keuangan BPJS Kesehatan pada tahun berjalan.
Presiden Prabowo menekankan pentingnya perbaikan yang melampaui ketahanan kas jangka pendek. Fokus utama adalah proyeksi keuangan hingga 2027 dan seterusnya, serta dampaknya langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan medis bagi masyarakat. “Injeksi Rp 20 triliun ini menyelesaikan masalah likuiditas jangka pendek. Namun instruksi Presiden sangat jelas: keuangan 2027 dan seterusnya harus diperbaiki secara mendasar. Jangan sampai pembayaran ke rumah sakit sudah kita perbaiki dan percepat, tetapi masyarakat masih harus mengantre lama, dibeda-bedakan, atau mendapatkan pelayanan yang tidak memadai,” ujar Menkes Budi usai rapat.
Presiden juga menegaskan bahwa perbaikan anggaran harus sejalan dengan peningkatan kualitas pembayaran klaim BPJS kepada rumah sakit dan peningkatan pelayanan rumah sakit kepada masyarakat. Hal ini menyikapi masih banyaknya keluhan terkait sulitnya akses dan buruknya layanan bagi pasien BPJS.
Menkes Budi menjelaskan bahwa injeksi dana Rp 20 triliun telah dipastikan mampu mengamankan arus kas dan likuiditas BPJS Kesehatan untuk tahun 2026. Namun, untuk menjaga kesehatan finansial pada 2027 dan tahun-tahun mendatang, pemerintah telah menyiapkan langkah pembenahan mendasar.
Strategi tersebut mencakup penguatan upaya kesehatan preventif melalui skrining penyakit sejak dini guna menekan biaya pengobatan berat. Selain itu, akan dilakukan pengetatan sistem audit berbasis teknologi untuk mencegah kebocoran klaim medis. Penataan skema pembayaran dan Kelas Rawat Inap Standar juga akan dilakukan agar tetap proporsional bagi operasional rumah sakit tanpa membebani keuangan negara.
Pemerintah mewajibkan BPJS Kesehatan untuk mempercepat pembayaran klaim kepada rumah sakit secara tepat waktu. Tujuannya agar fasilitas kesehatan tidak lagi mengalami kendala operasional atau kekurangan obat. Sebagai imbal baliknya, rumah sakit diwajibkan melakukan reformasi pelayanan secara menyeluruh.
Pemerintah tidak ingin pembayaran klaim yang makin lancar justru tidak dibarengi dengan perbaikan pelayanan. “Jangan sampai kita sudah tingkatkan pembayarannya, tapi masyarakat antrinya tetep lama, masyarakat dibeda-bedakan kalau BPJS lebih sulit aksesnya, atau juga kalau masyarakat masuk ternyata layanannya tidak bagus. Banyak di RS keluhanannya akhir akhir ini. sebenernya itu yang hendak di update,” kata Menkes Budi.
Kemenkes Tetapkan Standar Layanan Baru BPJS Kesehatan
Menjawab keluhan masyarakat, Kementerian Kesehatan menetapkan standar pelayanan baru yang ketat bagi seluruh rumah sakit mitra BPJS. Durasi tunggu pasien wajib dipangkas secara signifikan menggunakan sistem antrean digital terintegrasi. Rumah sakit juga dilarang membeda-bedakan pasien atau menolak pasien dengan alasan kamar penuh. Ketersediaan tempat tidur kini wajib dibuka secara transparan kepada publik.
Bagi pasien penyakit kronis yang membutuhkan perawatan rutin, mekanisme rujukan akan dibuat lebih mudah dan tidak berbelit-belit. Pemerintah dan BPJS Kesehatan juga menyiagakan tim pengawas lapangan untuk memantau langsung kondisi pelayanan di berbagai daerah.
Rumah sakit yang terbukti mengabaikan standar, membeda-bedakan pasien, atau sengaja membebani pasien untuk membeli obat sendiri di luar akan dikenakan sanksi tegas, bahkan hingga pemutusan kerja sama. Menkes menegaskan bahwa tujuan akhir dari seluruh kebijakan dan penyehatan anggaran ini adalah memastikan rakyat mendapatkan akses pengobatan yang mudah, cepat, dan bermutu.