Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti meluasnya krisis air bersih di berbagai daerah di Indonesia akibat kemarau panjang. Ia mendesak pemerintah untuk memperkuat upaya penanggulangan, termasuk peningkatan infrastruktur di wilayah yang rentan terdampak.
“Ketahanan air di Indonesia tengah diuji dengan banyaknya daerah yang mengalami krisis air dan kekeringan akibat kemarau panjang. Pemerintah perlu melakukan intervensi penanggulangan untuk membantu masyarakat terdampak,” kata Puan, Rabu (30/9/2026).
Krisis air bersih dilaporkan meluas di sejumlah wilayah. Salah satunya di Desa Tuanggeo, Kecamatan Palue, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT), yang telah berlangsung selama tiga pekan. Warga terpaksa mencari sumber air alternatif, bahkan memanfaatkan air dari batang pisang untuk kebutuhan sehari-hari meskipun rasanya sepat dan pahit.
Selain di Sikka, krisis air juga melanda beberapa daerah di Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Di Trenggalek, 51 desa di 12 kecamatan terdampak, memengaruhi 27.786 jiwa. Lebih dari 36 ribu jiwa di Boyolali juga terpaksa mengantre dropping air bersih akibat sumur yang mengering. Di Jawa Barat, sebanyak 1.196.815 warga mengalami krisis air akibat kekeringan musim kemarau ini.
Menanggapi situasi ini, Puan menekankan pentingnya memperkuat ketahanan air masyarakat. “BMKG telah menyediakan informasi peringatan dini kekeringan meteorologis yang dapat menjadi salah satu dasar pemerintah dalam mengantisipasi wilayah rawan,” ungkapnya.
Menurut Puan, data peringatan dini tersebut perlu diterjemahkan menjadi tindakan konkret di tingkat daerah. “Ketika sebuah wilayah mulai menunjukkan penurunan ketersediaan air, Pemerintah harus segera menyiapkan distribusi air, memeriksa sumber air alternatif, dan memastikan fasilitas penyimpanan tersedia,” ujarnya.
Puan menambahkan, krisis air bersih yang memaksa warga mencari alternatif seperti di Sikka menunjukkan perlunya perhatian pada penanganan kekeringan yang berbasis pada tingkat risiko dan kebutuhan masyarakat. “Wilayah kepulauan dan daerah dengan sumber air terbatas membutuhkan pendekatan yang berbeda dengan wilayah yang memiliki jaringan air baku lebih mudah diakses,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa masyarakat tidak seharusnya terus-menerus terjebak dalam siklus menunggu hujan, kekurangan air, berjuang mencari alternatif, menerima bantuan tangki, lalu kembali menghadapi persoalan serupa di musim kemarau berikutnya. Pemerintah diharapkan dapat hadir dalam dua tahap sekaligus: memenuhi kebutuhan air warga untuk penanggulangan jangka pendek, dan membangun sistem agar warga terdampak lebih siap menghadapi kekeringan di masa mendatang.
Puan menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur ketahanan air yang berkelanjutan, terutama mengingat prediksi BMKG tentang pergerakan iklim Indonesia menuju periode kering yang lebih panjang. BMKG mencatat Juli 2026 sebagai bulan dengan curah hujan terendah di Indonesia sejak 1991.
“Sebab keberhasilan penanganan kekeringan bukan hanya ketika air berhasil dikirim setelah krisis terjadi, tetapi ketika masyarakat memiliki akses air yang cukup, aman, dan berkelanjutan sebelum keadaan mencapai titik darurat. Infrastruktur harus semakin ditingkatkan,” pungkas Puan.