Presiden Prabowo Subianto telah resmi melantik sejumlah pejabat tinggi negara di Istana Negara, Jakarta, pada Kamis (1/10/2026). Dalam pelantikan tersebut, tiga mantan perwira tinggi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mendapatkan amanah baru di pemerintahan, yaitu Listyo Sigit Prabowo, Dedi Prasetyo, dan Mohammad Fadil Imran.
Seiring dengan pelantikan ini, publik menyoroti transparansi harta kekayaan para pejabat baru tersebut. Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang tersedia di portal resmi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), ketiga pejabat ini memiliki total aset yang mencapai miliaran rupiah.
Listyo Sigit Prabowo: Kepala Kantor Staf Kepresidenan
Listyo Sigit Prabowo, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri), kini dipercaya mengemban tugas sebagai Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP). Berdasarkan LHKPN periodik 2025 yang dilaporkan pada 30 Maret 2026, total kekayaan Listyo Sigit tercatat sebesar Rp 15.344.596.369 atau sekitar Rp 15,34 miliar.
Rincian asetnya meliputi tanah dan bangunan senilai Rp 6.150.000.000 yang tersebar di Semarang, Tangerang, dan Jakarta Timur. Ia juga melaporkan aset transportasi dan mesin senilai Rp 670.000.000, yang terdiri dari satu unit Toyota Fortuner 2018 dan satu unit Toyota Fortuner 2019. Selain itu, terdapat harta bergerak lainnya senilai Rp 1.195.000.000, serta kas dan setara kas sebesar Rp 7.329.596.369.
Dedi Prasetyo: Kepala Badan Reforma Agraria Nasional
Mantan Wakil Kapolri (Wakapolri), Dedi Prasetyo, kini resmi menjabat sebagai Kepala Badan Reforma Agraria Nasional. Dalam laporan LHKPN terbarunya, Dedi Prasetyo mencatatkan total harta kekayaan sebesar Rp 13.047.500.000 atau sekitar Rp 13,05 miliar. Mayoritas asetnya berupa tanah dan bangunan senilai Rp 10.350.000.000, yang mencakup lima unit aset di Madiun, Tangerang Selatan, Surabaya, dan Palangka Raya.
Untuk transportasi dan mesin, Dedi Prasetyo melaporkan aset senilai Rp 1.152.500.000, termasuk Toyota Land Cruiser 1998, Toyota Fortuner 2021, Honda CR-V 2019, Honda Vario 2017, dan Yamaha WR 2021. Harta bergerak lainnya dilaporkan senilai Rp 320.000.000, dan kas serta setara kas sebesar Rp 1.225.000.000.
Mohammad Fadil Imran: Wakil Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa
Mohammad Fadil Imran, yang sebelumnya menjabat sebagai Asisten Utama Kapolri Bidang Operasi (Astama Ops), mendapatkan mandat baru sebagai Wakil Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa. Total aset kekayaan yang dilaporkan Fadil Imran mencapai Rp 9.956.108.293 atau sekitar Rp 9,96 miliar.
Perincian kekayaannya meliputi tanah dan bangunan senilai Rp 3.138.760.000, yang terdiri dari tiga unit tanah di Bekasi dan Bandar Lampung. Ia juga melaporkan aset transportasi dan mesin senilai Rp 585.000.000, berupa satu unit Toyota Innova Zenix tahun 2023. Kas dan setara kasnya tercatat sebesar Rp 6.232.348.293.
Rotasi Kepemimpinan di Tubuh Polri
Pelantikan para mantan pimpinan Polri ke jajaran badan kepresidenan dan lembaga nasional ini bertepatan dengan regenerasi kepemimpinan di Korps Bhayangkara. Pada acara yang sama, Presiden Prabowo Subianto juga melantik Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri baru menggantikan Listyo Sigit Prabowo, serta Komisaris Jenderal Polisi Wahyu Hadiningrat sebagai Wakapolri.
Pelaporan LHKPN merupakan kewajiban konstitusional dan bagian dari prinsip transparansi penyelenggara negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Peralihan tugas para jenderal polisi senior ini ke lembaga eksekutif dan badan otorita mencerminkan penataan ulang tata kelola pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
Pengisian posisi strategis seperti KSP, Badan Reforma Agraria Nasional, dan Otorita Pantai Utara Jawa oleh figur berpengalaman dari kepolisian diharapkan dapat memperkuat efektivitas koordinasi interkementerian, akselerasi pendaftaran tanah serta redistribusi lahan, hingga penanganan kawasan pesisir Jawa yang krusial bagi ketahanan nasional.