Panggung politik Serbia diguncang oleh pengumuman mengejutkan dari Presiden Aleksandar Vucic yang secara resmi mengundurkan diri dari jabatannya. Keputusan ini diambil delapan bulan sebelum masa jabatan periode keduanya berakhir pada Mei 2027.
Di hadapan ribuan pendukungnya yang berkumpul di luar kompleks kantor kepresidenan di Beograd, Vucic membacakan pidato singkat sebelum menandatangani dokumen pengunduran diri. “Berdasarkan Pasal 116 Ayat 5 Konstitusi Republik Serbia, dengan ini saya mengundurkan diri dari jabatan presiden republik,” ujar Vucic.
Sebelum meninggalkan podium, Vucic menyampaikan terima kasih atas dukungan rakyat Serbia yang telah mengantarkannya meraih kemenangan dalam dua kali pemilihan presiden. Mandat kewenangan kepresidenan kemudian diserahkan kepada Ketua Parlemen Serbia, Ana Brnabic.
Ana Brnabic akan menjalankan tugas sebagai penjabat (Plt.) Presiden Serbia hingga pemilihan umum presiden baru dilaksanakan. Sesuai regulasi, pemilihan presiden baru wajib digelar paling lambat pada akhir Desember 2026.
Batasan Konstitusi dan Potensi Pemilu Dini
Sebelum menjabat sebagai presiden selama dua periode, Aleksandar Vucic memiliki rekam jejak politik yang panjang, termasuk menjabat sebagai Perdana Menteri Serbia pada periode 2014–2017. Konstitusi Serbia membatasi masa jabatan presiden maksimal dua periode, yang berarti Vucic tidak dapat mencalonkan diri kembali.
Keputusan Vucic untuk mundur lebih awal dari jadwal akhir masa jabatannya dinilai oleh para pengamat dapat membuka jalan bagi Serbia untuk menggelar pemilu legislatif dan presiden lebih cepat dari jadwal semula. Hal ini berpotensi mengubah dinamika konstelasi politik domestik dalam waktu dekat.
Aleksandar Vucic telah menjadi figur sentral dalam politik Serbia selama lebih dari satu dekade. Memimpin Partai Progresif Serbia (SNS), ia memainkan peran krusial dalam mengarahkan kebijakan domestik dan luar negeri, termasuk proses integrasi Serbia menuju Uni Eropa, di tengah hubungan erat dengan Rusia dan China.
Meskipun masa jabatannya secara administratif baru berakhir pertengahan 2027, pengunduran diri dini ini memicu spekulasi mengenai strategi restrukturisasi kekuasaan dan konsolidasi politik melalui percepatan pemilu (snap elections). Langkah ini juga akan menguji stabilitas kelembagaan negara di bawah kepemimpinan transisional Ana Brnabic di tengah berbagai tantangan sosio-ekonomi dan geopolitik di kawasan Eropa Tenggara.