Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDTT), Yandri Susanto, menyatakan kesiapan kementeriannya untuk mendukung penuh program perlindungan sosial (Perlinsos). Langkah konkret yang diambil adalah melibatkan 25.380 pendamping desa yang tersebar di 37 provinsi untuk menjadi agen Perlinsos.
Pendamping desa ini diharapkan dapat membantu masyarakat dalam proses pendaftaran maupun perbaikan data bantuan sosial. Kemendes PDTT akan berperan sebagai penyedia data pendukung untuk memperkuat penargetan, desain intervensi, serta efektivitas program pengentasan kemiskinan yang berbasis desa.
“Jadi kami memang punya pendamping desa, yang aktif sekarang hampir 26 ribu tersebar di seluruh Indonesia. Fungsinya memang sangat relevan dengan yang kita bahas hari ini,” ungkap Yandri dalam keterangannya, Rabu (30/9/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan Yandri saat menghadiri rapat tingkat menteri mengenai perluasan Perlinsos dan rencana implementasi pada tahun 2027 di Gedung Aneka Bhakti Kementerian Sosial, Jakarta, pada hari yang sama.
Yandri merinci setidaknya ada enam tugas dan peran strategis yang akan diemban Pendamping Desa dalam mendukung Perlinsos. Keenam peran tersebut meliputi fasilitasi identifikasi masyarakat rentan, penguatan akurasi data sosial, edukasi dan sosialisasi program Perlinsos, fasilitasi akses layanan perlindungan sosial, penguatan pengawasan partisipatif, serta penguatan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Perluasan Perlinsos merupakan prioritas nasional yang bertujuan untuk menurunkan angka kemiskinan dan kerentanan masyarakat secara lebih cepat dan tepat sasaran. Ketersediaan data yang akurat dan mutakhir dinilai krusial agar program Perlinsos dapat berjalan tepat sasaran, inklusif, dan berkelanjutan.
“Intinya kami siap bergerak dan kami akan segera melakukan hal-hal teknis. Kita dukung penuh, kami akan bergerak cepat untuk perluasan Perlinsos,” ujar mantan Wakil Ketua MPR RI tersebut.
Sementara itu, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, menjelaskan bahwa perluasan Perlinsos dilakukan sebagai upaya memberikan rasa keadilan dan kebersamaan bagi masyarakat Indonesia. Ia menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan dari semua pihak di kementerian/lembaga, serta TNI dan Polri, untuk mensukseskan perluasan program ini.
Semua pihak diharapkan dapat berperan sebagai agen perluasan Perlinsos dengan terus melakukan pendataan hingga akhir tahun 2026. Tujuannya agar pada tahun 2027, bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat dapat benar-benar tepat sasaran. “Semua Kementerian/Lembaga, TNI, Polri harus bersatu padu. Ini akan menimbulkan rasa keadilan dan kebersamaan di Republik ini. Kita singkirkan perbedaan-perbedaan, kita konsentrasi untuk ini (Perlinsos). Karena ini merupakan basis dari pemerintah Presiden Prabowo, sukses besar dari pemerintah ini kalau ini bisa kita laksanakan,” ujar Luhut.
Rapat tingkat menteri tersebut turut dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (PM) Muhaimin Iskandar, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Menteri Agama Nasaruddin Umar, serta para kepala lembaga terkait.
Dalam kegiatan tersebut, Yandri Susanto turut didampingi oleh Dirjen Pembangunan Desa dan Perdesaan Nugroho Setijo Nagoro serta Dirjen Pengembangan Investasi dan Ekonomi Desa Tabrani.