Parlemen Iran mengecam keras langkah Amerika Serikat (AS) yang memperluas cakupan sanksinya dengan memberlakukan blokade penerbangan terhadap maskapai asal Iran, di samping blokade perdagangan yang sudah berjalan.
Ketua Parlemen Iran Mohammad Bagher Ghalibaf menegaskan, bangsa Iran tidak akan tunduk pada tekanan navigasi udara maupun ekonomi tersebut. Ia memastikan Iran siap memberikan respons balasan secara tegas dan terukur.
“Para pemimpin Gedung Putih harus tahu bahwa bangsa Iran yang pemberani tidak akan pernah mundur meski menghadapi blokade perdagangan dan penerbangan. Teheran akan menanggapi segala bentuk penindasan secara kuat, tepat, dan cepat,” tegas Ghalibaf pada Selasa (29/9/2026).
Eskalasi baru ini dipicu oleh kebijakan Menteri Keuangan AS, Scott Bessent, yang mengumumkan sanksi teranyar pada awal September 2026. Berdasarkan aturan tersebut, per 23 September 2026, seluruh maskapai penerbangan Iran dilarang beroperasi dan dicabut dari hak akses layanan darat (ground handling) di jaringan internasional.
Menyusul pengumuman itu, sejumlah negara mulai menangguhkan izin operasional penerbangan maskapai Iran di wilayah mereka.
Merespons pembatasan tersebut, Ghalibaf melayangkan peringatan serius terkait stabilitas pasokan energi dan keamanan infrastruktur di kawasan Timur Tengah. Ia menyatakan bahwa ketidakadilan ekonomi yang dialami Iran akan berdampak langsung pada negara-negara tetangga.
“Selama Iran tidak dapat menjual minyaknya, tidak ada satu pun negara di kawasan yang akan dapat melakukannya,” ujar Ghalibaf. Ia menambahkan bahwa ancaman berkelanjutan terhadap keamanan Iran akan terus membayangi keselamatan fasilitas-fasilitas infrastruktur vital di kawasan Timur Tengah.
Sanksi pembatasan penerbangan terbaru oleh AS ini merupakan babak baru dari eskalasi panjang ketegangan geopolitik antara Washington dan Teheran. Pemerintah AS secara konsisten menerapkan pendekatan maximum pressure (tekanan maksimum) untuk memperlemah kapasitas ekonomi Iran, yang dituding berkaitan dengan pengembangan program nuklir, teknologi rudal balistik, serta pengaruh militer Teheran di kawasan.
Penargetan sektor penerbangan sipil dan layanan darat (ground handling) dirancang untuk membatasi ruang gerak logistik serta mobilitas ekonomi internasional Iran.
Di sisi lain, merespons sanksi yang makin mencekik, Iran kerap memanfaatkan posisi geografis strategisnya, khususnya kontrol atas Selat Hormuz yang menjadi jalur perlintasan sepertiga pasokan minyak mentah dunia lewat laut, sebagai alat tawar politik.
Ancaman terhadap ekspor minyak regional dan infrastruktur vital ini menjadi bentuk penegasan Teheran bahwa sanksi sepihak terhadap mereka dapat merembet menjadi krisis energi dan keamanan global.