Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia, Zulkifli Hasan, yang akrab disapa Zulhas, memimpin rapat koordinasi terbatas untuk mempercepat operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Fokus utama rapat adalah penyelesaian penempatan manajer dan penjajakan kerja sama layanan dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Percepatan ini didukung oleh Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2026 mengenai Tata Kelola Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Dalam kerangka ini, Zulhas berupaya mengoordinasikan langkah tindak lanjut lintas kementerian, BUMN, dan lembaga terkait. Tujuannya adalah memastikan bahwa kesiapan bangunan fisik KDKMP segera diikuti dengan penempatan pengelola serta ketersediaan barang dan layanan bagi masyarakat.
Hingga kini, pembangunan fisik seluruh 26.569 unit KDKMP telah rampung 100%. Provinsi dengan jumlah unit selesai dibangun terbanyak adalah Jawa Timur dengan 5.907 unit, diikuti Jawa Tengah (5.788 unit), Jawa Barat (2.299 unit), Sumatera Utara (1.427 unit), dan Aceh (1.317 unit).
Zulhas menekankan pentingnya kesiapan pengelola dan pasokan barang serta layanan yang segera menyusul penyelesaian bangunan. Oleh karena itu, pemerintah membahas berbagai hambatan dalam penempatan manajer dan mempercepat kerja sama dengan pihak penyedia layanan di KDKMP.
PT Agrinas Pangan Nusantara telah menandatangani kontrak kerja untuk 28.891 manajer KDKMP. Para manajer ini dijadwalkan mulai bertugas pada 1 Oktober 2026 dengan status pegawai berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) selama dua tahun di bawah naungan PT Agrinas Pangan Nusantara. Besaran gaji manajer akan disesuaikan dengan wilayah penempatan, berkisar antara Rp 6,8 juta hingga Rp 8,3 juta per bulan.
Menanggapi keluhan mengenai penempatan manajer yang jauh dari domisili, Zulhas menjelaskan bahwa jumlah manajer yang direkrut saat ini lebih banyak daripada jumlah koperasi yang siap beroperasi. Pemerintah berencana melakukan penyesuaian penempatan setelah proses penerimaan awal selesai dan koperasi yang lebih dekat telah siap beroperasi. “Manajernya memang sudah banyak, sementara koperasinya belum sebanyak itu. Jadi, yang sekarang ditempatkan jauh dari domisili nanti akan disesuaikan setelah koperasi-koperasi selesai dibangun,” ujar Zulhas dalam keterangan tertulisnya, Rabu (30/9/2026).
Data penempatan menunjukkan bahwa 71,91% manajer ditempatkan dalam radius maksimal 50 kilometer dari domisili mereka, dan 88,28% tetap berada di provinsi asal. Kasus penempatan yang cukup jauh, seperti contoh Depok ke Gorontalo, akan menjadi perhatian khusus dalam proses penyesuaian tersebut. “Setelah diterima, nanti akan disesuaikan dengan koperasi terdekat dari domisilinya,” tambahnya.
Dalam hal layanan, Zulhas mengoordinasikan tindak lanjut kerja sama KDKMP dengan berbagai BUMN, lembaga keuangan, dan kementerian terkait. Rencana kerja sama ini meliputi distribusi beras SPHP dan bantuan pangan bersama Bulog; penyediaan LPG bersama Pertamina Patra Niaga; distribusi pupuk bersubsidi bersama Pupuk Indonesia; serta pasokan gula, beras premium, dan kebutuhan pokok lainnya bersama ID FOOD.
Selain itu, KDKMP juga akan menyediakan layanan perbankan melalui bank-bank Himbara, pembiayaan ultra mikro melalui PNM, layanan logistik bersama Pos Indonesia, serta penjualan obat bebas dan obat bebas terbatas melalui Kimia Farma. Kerja sama ini akan segera ditindaklanjuti melalui perjanjian dengan masing-masing pihak.
“Koperasi ini bukan supermarket, tetapi infrastruktur pemerintah untuk mendukung penyaluran subsidi, bantuan pangan, gas 3 kilogram, pupuk, layanan keuangan, pembayaran listrik, dan berbagai kebutuhan masyarakat lainnya,” jelas Zulhas.
Dengan penyelesaian penempatan manajer dan penguatan kerja sama layanan, pemerintah mendorong KDKMP yang telah selesai dibangun untuk segera menjalankan fungsinya sebagai pusat kegiatan ekonomi dan layanan masyarakat di tingkat desa dan kelurahan, sehingga manfaatnya dapat segera dirasakan oleh seluruh masyarakat.
Rapat koordinasi terbatas tersebut dihadiri oleh Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menkop UKM) Ferry Juliantono; Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Rini Widyantini; Kepala Badan Pengatur Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (BP UMKM) Dony Oskaria; Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya; Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Wamendes PDTT) Ahmad Riza Patria; Wakil Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Tandyo Budi Revita; Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara Joao Angelo De Sousa Mota; Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdani; Direktur Utama Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi; Direktur Utama ID FOOD Ghimoyo; Direktur Utama PT Pos Indonesia Muhammad Iskandar; Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Darmawan Prasodjo; dan Direktur Utama PT Kimia Farma Tbk Handaka.